pasfmpati.com, Pati Kota ; Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, melontarkan kritik tajam terhadap polemik pergantian pucuk pimpinan Perum Bulog yang dinilainya tidak lazim dan sarat tanda tanya. Dalam waktu singkat, jabatan Direktur Utama Bulog mengalami pergantian secara mendadak hingga empat kali dalam satu tahun.
Pergantian terakhir terjadi pada 30 Juni 2025 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-179/MBU/06/2025 yang mencopot Letjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog dan menunjuk Direktur Pengadaan Bulog, Prihasto Setyanto, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Namun hanya berselang tiga hari, muncul SK baru dengan Nomor SK-192/MBU/07/2025 tertanggal 3 Juli 2025, yang menunjuk Mayor Jenderal TNI Achmad Rizal Ramdhani sebagai Dirut definitif. Meski demikian, hingga kini pelantikan belum dilakukan dan kabarnya penetapan itu masih ditangguhkan.
“Ini sudah di luar kelaziman. Dalam satu tahun empat kali ganti Dirut? Apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Bulog? Siapa yang bermain di balik ini?” tegas Firman saat diwawancarai media, Minggu (6/7).
Firman menilai, langkah-langkah pergantian ini terkesan tidak transparan dan sarat kepentingan. Apalagi kinerja Bulog belakangan justru menunjukkan tren positif di tengah tantangan fluktuasi harga pangan dan stabilitas stok.
“Baru satu hari Dirut Novi diganti, eh sudah muncul SK baru lagi untuk Letjen Rizal, yang sebelumnya juga menjabat di Satgas Pangan Merauke. Ini seperti sinetron politik pangan, ada kepentingan apa di balik semua ini?” cetus politisi senior Partai Golkar itu.
Firman menduga kuat adanya tekanan dari kelompok berkepentingan besar yang ingin menguasai pengelolaan beras nasional melalui intervensi terhadap Bulog. Isu kenaikan harga beras kualitas rendah dan rumor beras oplosan, menurutnya, bisa jadi hanya alasan pembenar untuk menggusur Novi dari kursi Dirut.
“Apakah kasus harga beras yang naik dan isu beras oplosan itu hanya dalih semata? Jangan-jangan ini hanya skenario pengulangan seperti saat Dirut Wahyu dulu digulingkan karena tidak tunduk pada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan meminta Menteri BUMN dan Presiden untuk bersikap transparan serta menjamin Bulog tetap independen dalam menjalankan fungsinya sebagai stabilisator pangan nasional.(*)
