BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN: Bukti Nyata Pemerataan Hingga ke Daerah Terpencil

pasfmpati.com, Pati Kota ; BPJS Kesehatan terus mempertegas komitmennya dalam menghadirkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang inklusif dan merata. Sepanjang tahun 2024, berbagai inovasi telah dilakukan untuk memastikan akses layanan kesehatan dapat dinikmati oleh masyarakat hingga ke pedalaman dan wilayah perbatasan. Kanal layanan digital dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan daerah menjadi ujung tombak perluasan ini.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan JKN mencapai angka yang menggembirakan, yakni 278,1 juta peserta atau 98,45% dari total populasi Indonesia. “Sebanyak 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota telah mencapai Universal Health Coverage. Ini membuktikan bahwa kami tidak hanya bicara angka, tapi juga memastikan pelayanan yang merata,” ujarnya dalam Public Expose BPJS Kesehatan, Senin (14/07).
Salah satu upaya menjangkau masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan adalah dengan menghadirkan BPJS Keliling. Hingga akhir 2024, layanan ini telah hadir di 37.858 titik dan mencatat 940.158 transaksi. “Kami juga memperkuat layanan di Mal Pelayanan Publik yang tersebar di 227 lokasi dengan hampir 380 ribu transaksi layanan,” jelas Ghufron.
Dari sisi dukungan fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berhasil meningkatkan jumlah mitra FKTP dari 18.437 pada 2014 menjadi 23.682 di 2024. Mitra rumah sakit pun bertambah signifikan, naik 88% dari 1.681 menjadi 3.162. Ini menjadi bukti bahwa infrastruktur layanan JKN kian menguat untuk menampung permintaan peserta yang terus tumbuh.
Tak berhenti di situ, BPJS Kesehatan turut menjangkau daerah-daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai (DBTFMS). “Kami bekerja sama dengan rumah sakit apung, menugaskan tenaga kesehatan keliling, hingga bermitra dengan fasilitas lokal di wilayah seperti Papua, NTT, Maluku, hingga Kalimantan Utara,” kata Ghufron.
Di sisi layanan digital, inovasi terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan peserta. Aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA via WhatsApp, VIKA, hingga video conference melalui Zoom kini tersedia untuk pengurusan administrasi. “Kami ingin peserta bisa mendapatkan layanan dari mana saja, kapan saja,” tambahnya.
Telekonsultasi juga menjadi solusi yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Ghufron mencatat bahwa sebanyak 17,2 juta peserta menggunakan layanan ini melalui lebih dari 21.900 FKTP. “Fitur i-Care JKN juga sangat membantu tenaga medis untuk melihat riwayat pengobatan peserta dalam satu tahun terakhir,” ujarnya.
Selain itu, kemudahan antrean online, transparansi jadwal operasi dan ketersediaan tempat tidur, serta simplifikasi layanan untuk pasien penyakit kronis menunjukkan perbaikan menyeluruh dalam pelayanan. “Kami telah menetapkan enam janji layanan, salah satunya adalah cukup dengan membawa KTP tanpa perlu fotokopi dan tanpa biaya tambahan,” tegas Ghufron.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menyebut capaian ini sebagai bukti kematangan sistem JKN. “Capaian Wajar Tanpa Modifikasian selama 11 tahun berturut-turut menunjukkan pengelolaan dana publik yang akuntabel. Dengan aset bersih Rp49,52 triliun dan hasil investasi Rp5,4 triliun, kami menjaga keberlangsungan program ini,” jelasnya. Ia menambahkan, “Keberhasilan JKN bukan sekadar angka, tapi wujud nyata negara hadir menjamin hak kesehatan setiap warga, dari kota hingga pedalaman.”(*)