pasfmpati.com, Pati Kota ; Forum Diskusi Pati kembali digelar sebagai respons atas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan. Acara ini berlangsung Sabtu (19/7/2025) di Kedai PERKO Pati dan diikuti puluhan peserta.
Diskusi diinisiasi LBH Teratai, Institut Hukum dan Kebijakan Publik, serta Dewan Kota sebagai wadah kontrol warga. Tema utama mengkritisi aspek hukum dan politis dari kebijakan kenaikan PBB-P2 oleh pemerintah daerah.
Koordinator Forum, Nimerodin Gule, menilai kebijakan Bupati melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2004 yang masih berlaku. Ia menyebut kebijakan itu cacat prosedural karena tidak melibatkan diskusi publik maupun persetujuan DPRD secara sah.
“Nilai kenaikannya bisa sampai 250 persen, ini gila dan sangat memberatkan rakyat,” kata Nimerodin Gule. “Kami undang Bupati dan DPRD hadir, tapi mereka tidak datang memberi klarifikasi langsung,” tegasnya.
Nimerodin juga menyoroti lemahnya peran DPRD yang dinilai diam dan tak berpihak kepada rakyat dalam masalah ini. Ia menuntut dewan membentuk tim investigasi dan segera memanggil Bupati untuk memberikan penjelasan terbuka.
“Kalau terbukti menyalahi hukum, DPRD wajib usulkan pemanggilan resmi melalui Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya serius. “Rakyat tidak boleh terus-menerus dibebani tanpa kejelasan arah pembangunan dan transparansi anggaran,” sambungnya.
Ahmad Husein, warga Pucakwangi, mengaku mulai gerakan penolakan dari media sosial hingga kini terus berkembang luas. Ia menyebut masyarakat mendukung karena merasa terbebani dan kecewa terhadap cara pemerintah mengambil keputusan.
“Ini bukan agenda politik, tapi murni gerakan warga karena hidup makin susah,” kata Ahmad Husein. “Saya ajak teman-teman konsisten, jangan mundur walau tidak ditemui Bupati,” tambahnya.
Ahmad menjelaskan bahwa selebaran digital yang ia buat justru viral di TikTok dan Instagram dalam hitungan hari. Menurutnya, itulah bukti keresahan rakyat yang selama ini diam, akhirnya bersuara melalui saluran sendiri.
“Sekarang banyak yang ikut nolak, dari kampung-kampung sampai pedagang kecil yang pajaknya ikut naik,” ujarnya. “Kami cuma ingin adil, jangan jadikan pajak sebagai alat memeras rakyat kecil,” tutup Ahmad dengan nada tegas.
Forum Diskusi Pati berkomitmen melanjutkan kajian kritis terhadap kebijakan daerah yang dinilai tidak pro terhadap keadilan sosial. Mereka berharap tekanan publik ini bisa membuka ruang dialog antara pemerintah dan warga secara terbuka.(*)
