Cetak
Dilihat: 879

Pati, Kota – Menilai regulasi yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, membatasi  para pecinta burung,  Komunitas Kicau Mania di Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan DPRD Kabupaten Pati. Mereka pun melalui perwakilan yang ditunjuknya, dapat berdialog dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resort Konservasi Wilayah (BKSDA – RKW) Pati, untuk menyampaikan penolakannya terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.   

Ratusan orang, yang terdiri dari para pecinta, penangkar, hingga pedagang pakan burung yang tergabung di Komunitas Kicau Mania Pati menggelar aksi damai itu, karena kawatir dengan Permen LHK tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, yang akan membatasi ruang gerak mereka.
“Seiring dengan keluarnya Permen LH Nomor 20 tahun 2018 yang kami anggap sangat-sangat membatasi ruang gerak masyarakat kicau mania di seluruh Kota Pati. Maka kami nyatakan dengan tegas, masyarakat kicau mania di Kabupateb Pati menolak Permen tersebut,” demikian Koordinator Aksi Yuda, usai berdialog di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati, Selasa (14/8/2018).
Yuda menambahkan, para pecinta burung juga mempertanyakan kajian yang melandasi terbitnya Permen LHK, sehingga burung-burung yang banyak ditangkarkan masyarakat, justru masuk dalam daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.
Menanggapi kekawatiran Kicau Mania itu, Kepala Resort BKSDA RKW Pati, Aris Sisyoko mengaku, seiring terbitnya Peraturan Menteri (Permen) tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi itu, sampai sekarang memang belum ada arahan teknis apapun, dalam pelaksanaannya di lapangan. Kecuali SE Nomor 9 tahun 2018, pada 10 Agustus 2018 ini. SE itu intinya, Balai Besar maupun Balai KSDA di daerah untuk melayani pendampingan, pendaftaraan maupun pendataan satwa yang sebelumnya tidak dilindungi, menjadi dilindungi pasca terbitnya Permen tentang tumbuhan dan satwa dilindungi. “Untuk langkah selanjutnya, kami masih menunggu perintah pimpinan, baik dari Semarang maupun dari Jakarta. Adapun dinamika perkembangan informasi untuk diinformasikan. Karena kami juga diperintahkan Dirjen KSDAE untuk sosialisasi, mendampingi, mendata, maupun mendaftarkan teman-teman yang memiliki jenis satwa yang dimaksud tadi,” kata Aris Sisyoko.
Kepala Resort BKSDA RKW Pati Aris Sisyoko menambahkan, lahirnya Permen Nomor 20 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi itu, upaya Pemerintah untuk menyeimbangkan kembali populasi  satwa, karena berdasarkan hasil kajian LIPI 2000 hingga sekarang, telah terjadi penurunan populasi terhadap satwa sampai 50%.  Pemerintah juga tidak akan memidanakan warga masyarakat yang sedang memelihara, atau menangkarkan burung, seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dan sejenisnya.(●)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s