Pati, Kota – Hingga saat ini, sejumlah laporan dugaan pelanggaran pemilu, baik yang bersifat pidana umum dan lainnya, maupun administrasi masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati. Namun, hampir seluruh laporan dugaan pelanggaran pemilu itu rontok, karena tidak terpenuhi unsur-unsur di dalam pasal yang disangkakan.
Setidaknya ada empat dugaan pelanggaran pemilu, yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu Kabupaten Pati. Dari empat itu, tiga diantaranya laporan dugaan pelanggaran pidana umum yang berkaitan dengan pemilu, serta satu laporan dugaan pelanggaran pidana khusus pemilu.

“Yang jelas kasus pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu ada tiga kategori, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan pihaknya telah melakukan beberapa telaah atau kajian dari laporan yang masuk itu. Kalau untuk pelanggaran kode etik sampai hari ini belum ada laporan. Sedang untuk pelanggaran administrasi sudah direkomendasi ke KPU,”  demikian Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi, usai rakor Sosialisasi Pengawasan Dengan Stakeholderr dan Masyarakat Pada Pemilu 2019, di Hotel Safin, Senin siang (26/11/2018).
Ahmadi menambahkan, untuk pelanggaran pidana pemilu dan lainnya, pihaknya menerima empat kasus yang dilaporkan.  Yakni laporan dugaan penggunaan bendera negara sebagai latar belakang lambang parpol, dugaan simbol negara gambar presiden memakai mahkota, dan perusakan alat peraga kampanye. Dari tiga kasus itu, dua dinyatakan tidak bisa berlanjut, dan satu kasus lagi masih ada kemungkinan berlanjut. Sedang satu pelanggaran pidana pemilu, karena seorang caleg berkampanye atau mengiklankan diri di luar jadual di salah satu chanel tv berlangganan, Sentra Gakkumdu yang beranggotakan Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian, tidak bisa menindak. “Karena alasannya kalau berbicara hal tersebut melanggar di luar jadual itu harus ada jadualnya. Yang ada sekarang itu kan baru tahapannya. Dan sampai hari ini itu, KPU belum mengeluarkan jadualnya. Akhirnya apa ya habis ini, tidak bisa ditindak. Karena kalau melanggar itu kan harus ada pedomannya. Akhirnya satu kasus pidana pemilu dan 3 kasus pemilu lainnya ini berhenti,” jelasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pati Dedy Koensomo yang hadir sebagai narasumber pada rakor itu mengatakan, di sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakumdu), pihaknya bersama kepolisian menelaah dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana, sedang dugaan pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan Bawaslu. “Namun yang perlu dicermati adalah laporan terhadap suatu delik pelanggaran pemilu itu tentu kita telah dulu. Dari situ baru kita kaji, apakah ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan. Tentunya kita berpedoman pada dua alat bukti dan fakta-fakta yang ada. Terus terang kita bahas tidak ditemukan, atau dari temuan itu ada unsur pasal-pasal yang tidak terpenuhi,” jelasnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Pati Dedy Koensomo menegaskan, selama ini masyarakat sebagian belum memahami aturan-aturan hukum, curiga ada sesuatu terhadap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti atau menghentikan laporan dugaan pelanggaran pemilu. Padahal keputusan Bawaslu atas laporan dugaan pelanggaran pemilu itu melibatkan penyidik dari kepolisian dan Jaksa yang ditunjuk sebagai anggota sentra Gakumdu bertindak selaku penuntut bisa menilai layak dan tidaknya untuk meningkatkan status laporan itu.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla