Pati, Kota – Sejumlah dua puluh empat warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati, enggan merekam data e-KTP. Tidak diketahui jelas apa alasan mereka menolak fasilitasi yang dilakukan oleh KPU dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pati.
Dari 358 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati, 54 orang diantaranya warga Pati yang belum merekam data eKTP. Setelah KPU dan Disdukcapil memfasilitasi separuh dari mereka melakukan perekaman data di aula Lapas setempat.

Komisioner KPU Kabupaten Pati Khoirun Nikmah SSos mengatakan, pihaknya telah melakukan perekaman data eKTP kepada warga binaan Lapas Pati itu, selama tiga hari hingga Rabu (5/11/2018). Dari total target, ada 23 narapidana yang menjadi warga binaan Lapas Kelas II Pati ini, yang menolak perekaman data eKTP. “Kita sudah memanggil dan fasilitasi namun mereka tidak mau keluar. Kami selaku KPU sudah memfasilitasi mereka agar hak politik kita bisa terakomodir,” ujar Khoirun Nikmah.
Komisioner KPU Kabupaten Pati mengatakan, meski para narapidana atau warga binaan itu menolak untuk merekam data eKTP, KPU akan berkoordinasi secara intensif dengan Lapas dan Disdukcapil, agar mereka bersedia merekam data untuk keperluan eKT. “Otomatis untuk nendapatkan hak pilih itu harus ada E-KTP dan itu berhubungan dengan administrasi dari kita. Ada yang namanya Sidalih itu mengakomodir dari beberapa elemen ada nomor KK, NIK, nama dan tempat tanggal lahir dan sebagainya. Itu harus kita isi,” tuturnya.
Ketentuan yang mensyaratkan pemilih harus ber-eKTP diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang Hak Pilih.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla