Pati, Margorejo – Pemerintah Kabupaten Pati bisa mengambil tindakan bagi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang melanggar ketentuan. Penindakan tersebut bisa berupa penghentian sementara terhadap keberlangsungan operasional SPBE bersangkutan.
Bagi setiap pelanggaran aturan, Pemerintah dapat menghentikan atau menutup sementara operasional sebuah badan usaha. Seperti halnya menindak SPBE yang kedapatan melanggar ketentuan masih menggunakan tabung gas 3 Kg yang kedaluwarsa, maupun pengisian tabung gas yang kurang. Ini menindaklanjuti hasil sidak ke salah satu SPBE yang melibatkan Komisi B DPRD dan Disdagperin Kabupaten Pati, Selasa lalu (8/1/2019).

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati Riyono mengatakan, dengan ditemukannya fakta SPBE nakal ini, Pemerintah Kabupaten Pati bisa menindak mulai dari peringatan hingga bisa melakukan penutupan opersional SPBE. “Kita akan pelajari pelanggarannya itu, nanti kalau memang memungkinkan sanksi ditutup kita akan tutup. Sidak kita yang lakukan ke SPBE ini sudah dua kali. Dan dua kali itu kita selalu menemukan pelanggaran yang sama, yakni tabung kedaluwarsa dan timbangan yang kurang. Tapi untuk timbangan yang kurang itu akan kita lakukan sidak lebih mendalam,” ujarnya.
Riyoso menegaskan, pihaknya tetap akan menindaklanjuti temuan itu, sambil berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Pati terutama Komisi B. Karena sudah dua kali sidak menemukan hal yang sama, sehingga perlu ada pembahasan, sebelum menjatuhkan sanksi kepada SPBE yang dinilai melanggar ketentuan. “Temuan ini akan kita sikapi, karena sudah dua kali. Kalau misalnya terjadi meledak, nanti jika tidak ada tindak lanjutnya akan mubazir,” ujarnya.
Kepala Disdagperin Kabupaten Pati Riyoso berharap SPBE untuk tetap melayani masyarakat pengguna sesuai dengan takarannya, serta menggunakan tabung yang aman dan tidak kedaluwarsa.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla