Tuntutan Belum Siap, Sidang Tuntutan Kasus Pemalsuan Surat Kembali Ditunda

Pati, Margorejo – Sidang kasus pemalsuan surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama kembali tertunda untuk kali kedua. Penundaan kali ini, serupa dengan yang pertama, lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Pati belum siap dengan surat tuntutan.
Untuk kali kedua, pembacaan surat tuntutan bagi terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama, Soekardiman, berusia 76 tahun warga Desa/Kecamatan Margorejo di Pengadilan Negeri Pati, kembali tertunda.

“Sidang hari ini dengan agenda mendengarkan pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa,” demikian kata Hakim Ketua AA Putu Putra SH, didampingi Hakim Anggota Dyah Retno Y SH MH dan Rida Nur Karima SH MHum, pada sidang lanjutan, Senin siang (28/1/2019).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Yulianto SH yang mewakili Jaksa Purwono SH mengatakan, pihaknya belum siap untuk membacakan surat tuntutan. “Kami belum selesai menyusun tuntutan. Saat ini masih disusun dalam pendalaman pembuktian tuntutan,” ujar Jaksa Eko Yulianto SH.
Karena belum siap dengan tuntutan, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara itu kembali menunda agenda tuntutan bagi Soekardiman terdakwa pelaku pemalsuan surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama, hingga Kamis mendatang (31/1/2019).
Perkara yang mendudukan Soekardiman sebagai terdakwa itu, bermula dari diketahuinya surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama sebagai bukti di perkara gugatan terhadap keempat anaknya. Gugatan waktu itu, ada indikasi terdakwa hendak mengambil sertifikat tanah hak milik almarhumah RR Retno Rukiyati (istri terdakwa) yang tersimpan di safe deposit box di sebuah bank. Sementara safe deposit box yang berisi surat-surat berharga, perhiasan dan uang tunai milik RR Retno Rukiyati sudah dikuasakan kepada keempat anaknya yang dipercayakan kepada Ratna Dewi Puspita SE. Meski awalnya sempat menang pada tingkat di PN Pati, namun terdakwa kalah pada tingkat banding di PT Semarang.
Dari situlah kemudian terbongkar surat kuasa dan surat perjanjian kesepakatan bersama diduga palsu. Karena tercantum tahun pembuatan yang berbeda dengan semestinya. Karena notaries yang tertera nama dan tanda tangannya telah meninggal dunia setahun sebelumnya dari tahun yang tertulis di kedua surat tersebut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU), Purwono SH dan Eko Yulianto SH mendakwa terdakwa Soekardiman dengan dakwaan primer pasal 263 ayat 1 KUHP, dan subsider pasal 263 ayat 2 KUHP.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla