Ratusan PKL Minta Relokasi Ditunda

Pati, Kota – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Alun-Simpang Lima dan jalan protokol di Kota Pati berdatangan ke DPRD Kabupaten Pati, Selasa (29/1/2019). Mereka beraudensi dengan unsur pimpinan dewan, untuk meminta agar rencana Pemkab Pati untuk merelokasi ke tempat jualan di komplek Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perum Perhutani Pati, ditangguhkan.
Merasa terusik dengan rencana relokasi oleh Pemkab Pati, ratusan Pedagaung Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jl Pemuda, Jl DR Wahidin, Jl Sutomo, Jl P. Sudirman serta sekitar Alun-Alun Pati mengadu ke DPRD. Mereka beraudensi dengan para pimpinan DPRD Kabuapten Pati, dan Sekda Pati Suharyono, di ruang rapat gabungan DPRD Kabupaten Pati.

Ketua Paguyuban PKL Kabupaten Pati Thukul mengatakan, seharusnya Pemkab Pati menunda lebih dulu rencana relokasi PKL, sampai ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara PKL dengan Pemkab. “Takutnya kita nanti dibenturkan dengan aparat keamanan kalau itu dipaksakan. Karena kita masih menunggu dari dewan dan eksekutif, dan kita masih bisa berjualan di lokasi seperti biasa. Memang tadi ada pernyataan akan merevisi Perda. Namun bila terpaksa dibangun detail engenering detail (DED) tidak mengurangi hak-hak PKL berjualan di situ,” katanya.
Sekda Pati Suharyono menegaskan, meski para PKL menolak direlokasi, namun Pemkab Pati tetap akan melakukan aturan yang ada. Kalaupun mengubah Perda yang mengatur tentang PKL di Pati, tentunya yang bisa melakukan dewan dan pemerintah daerah. Namun untuk melakukan perubahan regulasi atau perda, kata Sekda Pati, tergantung dari kemauan DPRD. “Kalau memang dewan mengagendakan, tentu kami akan membahasnya bersama. Kalau ini terkesan dipaksakan itu tidak, karena relokasi PKL itu sudah ada perdanya, dan beberapa kali kami lakukan sosialisasi pada saat menyosialisasikan jualan harus jam lima lebih itu juga sudah kami singgung bahwa nanti apabila sudah ada tempat relokasi maka zona merah harus sudah tidak ada PKL,” tegas Sekda Pati Suharyono.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengapresiasi kedatangan ratusan PKL ke DPRD. Apalagi mereka mengadukan terkait mata pencaharian mereka, yang oleh Pemkab Pati akan direlokasi ke tempat yang baru. “Ini menjadi PR kami, dan akan kami diskusikan dengan eksekutif. Ketika eksekutif ini menjalankan suatu program tidak salah karena sudah berpedoman kepada peraturan yaitu Perda Nomor 13 tahun 2014 itu tidak ada yang dilanggar. Tapi, PKL yang mencari makan itu ngotot menolak relokasi itu juga wajar,” katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengatakan pihaknya akan membahas kembali keluhan PKL, agar ada penyelesaian yang saling menguntungkan. Meski harus mengubah suatu aturan, tapi juga harus melalui proses dan mekanisme yang benar.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla