2 Triliyun Rupiah Pemerintah Rugi Akibat Rokok Illegal

Pati, Kota – Peredaran rokok illegal atau tanpa cukai di masyarakat berpotensi kerugian negara dari sektor cukai. Selain itu, juga merugikan industri resmi dengan pemalsuan rokok dan merk dagang. Untuk itu Gabungan Pengusaha Rokok Seluruh Indonesia (GAPRI) mendukung upaya pemerintah menekan peredaran rokok dan cukai illegal dengan menindak tegas terhadap produsen rokok illegal.

Beragam modus peredaran rokok illegal (tidak resmi) di masyarakat. Mulai dari rokok polos atau tidak dilekati pita cukai, atau menggunakan pita cukai palsu, bekas, hingga melekati dengan pita cukai yang salah atau tidak sesuai dengan peruntukannya.
Pada siaran pers di Omah Kuno Pati, Rabu pagi (6/2/2019), Ketua Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) dan Gabungan Pengusaha Rokok Seluruh Indonesia (GAPRI) Dr. Drs H Joko Utomo MM mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, peredaran rokok illegal pada 2018 turun menjadi 7,04 % dari tahun sebelumnya sebesar 10,9 %, serta mampu menyelamatkan keuangan negara Rp1,5 trilyun-Rp2 trilyun. “Penerimaan Pemerintah dari sektor cukai dan pajak tentu harus kita minimalkan. Karena, pajak cukai ini juga sangat bermanfaat didalam pengembangan atau peningkatan perekonomian di daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dan ini tercermin dari penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang selama ini sebanyak 40% untuk wilayah yang menghasilkan rokok, dan 30% untuk provinsi dan 30% untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki produksen rokok,” ujarnya.
Dr. Drs H Joko Utomo MM yang juga Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Magister Manajemen FE. Universitas Muria Kudus mengatakan, pengawasan peredaran rokok illegal menjadi tanggung jawab semua piha, aik stakeholder maupun masyarakat. Karena meningkatnya penerimaan negara dari sektor cukai, pada akhirnya masyarakat juga yang akan menikmatinya. Bagi hasil pajak cukai kepada daerah penghasil dan pengumpul cukai rokok, dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian daerah. “Imbauan kepada masyarakat tentu saja kita harus berkomitmen untuk mengurangi (paling tidak) rokok illegal yang ada di pasaran. Minimal dapat mengubah pola pikir kita, jadi penerimaan Negara dari sektor cukai rokok juga kita butuhkan disamping ada keseimbangan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ketua Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) dan Gabungan Pengusaha Rokok Seluruh Indonesia (GAPRI) Dr. Drs H Joko Utomo MM menjelaskan, penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) berdasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 28/PMK.07/2016, 50 % untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, ketentuan bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai. 50%nya lagi untuk mendanai program kegiatan prioritas daerah, diantaranya untuk infrastruktur daerah dan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), melalui pelatihan kewirausahaan untuk penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla