Data Penerima BPNT di Pati Didata Ulang

Pati, Kota – Para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pati akan diverifikasi (didata) ulang. Karena penerima BPNT hampir seluruhnya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015. Karena dalam verifikasi tersebut melibatkan banyak pihak, Bupati Pati segera mengirimkan surat edaran kepada camat untuk berkoordinasi dengan kepala desa.
Agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pemerintah Pusat yang ada di Pati tepat sasaran, akan dilakukan verifikasi atau pendataan ulang. Karena verifikasi nantinya melibatkan kepala desa dan petugas Pendamping Keluarga Harapan (PKH), Bupati Pati menerbitkan surat edaran kepada para camat untuk berkoordinasi dengan kades dan petugas PKH.

Usai menyerahkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) di Desa Jimbaran Kayen, Senin pagi (11/2/2019), Bupati Pati Haryanto mengatakan, verifikasi atau pendataan ulang tersebut wajar, karena data penerima manfaat BPNT saat ini acuannya masih memakai data BPS 2015. “Kita itu diperintahkan untuk memvalidasi data. Kemudian saya sudah memerintahkan camat untuk berkoordinasi dengan kepala desa dan petugas PKH setempat, untuk mengadakan musyawarah memvalidasi data yang sudah ada itu kita verifikasi, kemudian dmusdeskan sebelum menjadi data valid. Sehingga diketahui pasti siapa yang berhak dan siapa yang harus dieliminir,” jelasnya.
Data validasi hasil musyawarah desa (musdes) yang merupakan keputusan bersama di tingkat desa bersama tokoh masyarakat, petugas PKH, BPD, dan perangkat desa untuk menentukan kemutakhiran data. Untuk mendapatkan hasil validasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkeadilan bagi penerima manfaat nantinya, kata Bupati Pati Haryanto, pihaknya telah membuat surat edaran pengawasan yang ditujukan kepada seluruh camat pada Senin (11/02/2019). Dalam proses pengawasannya, camat akan mengkoordinir kades kemudian kades yang telah dikoordinir.
“Nanti juga akan ada survei ke rumah penerima manfaat yang telah terdata dari hasil musyawarah. Ketika ada laporan yang terdaftar memiliki kriteria yang tidak masuk dalam penerima PKH, seperti memiliki mobil dan lahan yang banyak maka akan dihapus. Sedangkan untuk yang dulunya kaya sekarang menjadi miskin, patut diusulkan. Perkembangan ekonomi kan dinamis, jadi yang dulunya memiliki usaha sukses tetapi sekarang gagal kan bisa," urainya.
Bupati Haryanto menyarankan agar penerima manfaat yang sudah mampu agar memiliki kerelaan untuk menyerahkan bantuan yang diterima kepada orang yang memang membutuhkan. Sebab, bantuan BPNT saat ini tidak bisa dibagi rata. Lantaran penyalurannya lewat rekening bank tidak seperti beras untuk keluarga miskin (raskin) atau yang sekarang disebut beras untuk rakyat sejahtera (rastra).(᎐)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla