KTP-El WNA Jadi Sorotan Komisi II DPR RI

Pati, Kota – Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (WNA), menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI saat berkunjung ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati. Karena ada kekawatiran, para WNA yang memegang KTP elektronik akan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu mendatang. Sehingga harus ada upaya dari pemerintah, untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Ketentuan seseorang dapat menggunakan hak pilihnya saat pemilu, salah satunya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Beredarnya isu KTP elektronik Warga Negara Asing (WNA) yang mirip dengan KTP elektronik Warga Negara Indonesia (WNI), kini mengundang kekawatiran. Untuk mengantisipasinya, perlu payung hukum yang jelas. Sebab dalam ketentuan yang mengatur tentang pemilu menjelaskan yang bisa mengajukan hak suaranya, mereka yang memegang KTP elektronik.
“Untuk mengantisipasi kemungkinan KTP elektronik perlu payung hukum agar para petugas Bawaslu ketika ada indikasi-indikasi ditemukannya orang asing yang tiba-tiba (meski di Pati memang tidak ada DPT) suatu saat pada pencoblosan, ada orang asing yang memegang KTP elektronik ke Pati, dan mengajukan hak suaranya, karena KPU tidak bisa menolak karena undang-undangnya menjelaskan seperti itu. Sebab yang bisa menggunakan hak suara, mereka yang memegang KTP elektronik, tidak ada ada penjelasannya WN Indonesia atau WN Asing,” demikian anggota Komisi II DPR RI H Firman Soebagyo SE MH, usai bertemu dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati, Jumat pagi (8/3/2019).
Firman Soebagyo mengaku, pihaknya memang sudah pernah mengusulkan kepada Pemerintah untuk menghentikan sementara pemberian KTP elektronik bagi Warga Negara Asing di Indonesia. “Kemudian kedepan payung hukum kita persiapkan, sehingga ada perbedaan warna antara KTP elektronik bagi WN Indonesia maupun WN Asing. Ini menjadi penting karena tentunya penyelenggaraan pemilu yang tinggal 38 hari lagi itu masih banyak hambatan dan kendala bagi teman-teman penyelenggara atau pelaksana di daerah. Terutama dengan adanya isu KTP elektronik WNA dan saya meyakini tidak banyak WNA,” ujarnya.
Dalam kunjungan dan pertemuannya dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati itu, anggota Komisi II DPR RI H Firman Soebagyo SE MH juga untuk mengetahui dari dekat kendala-kendala yang menghambat kinerja penyelenggara pemilu di daerah.(∙)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla