KPU Kabupaten Pati Menanti Juknis Pascaputusan MK RI

Pati, Kota – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) pascaputusan Mahkamah Konstitusi RI. Putusan Mahkamah Konstitusi itu, terkait diperbolehkannya surat keterangan rekaman KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih, dan ketentuan waktu pengajuan pindah memilih hingga H-7 sebelum pencoblosan.

Kamis lalu (28/3/2019), Mahkamah Konsititusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya uji materi Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan e-KTP untuk memilih, serta pindah memilih itu boleh sampai H-7 dalam pelaksanaan demokrasi 2019.
Dimintai tanggapannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, Ketua KPU Kabupaten Pati Imbang Setiawan mengatakan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis (juknik) dari KPU RI. ”Tapi kedepan ini, karena kami hirarki kelembagaan ada KPU RI, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang sudah diatur kewenangannya. Bahwa kewenangan untuk regulasi ada di KPU RI kita akan menunggu petunjuk selanjutnya dari KPU RI,” katanya.
Imbang Setiawan mengatakan, terkait putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut merupakan kabar yang baik dalam pelaksanaan demokrasi 2019. “Kita akan menunggu petunjuk selanjutnya dari KPU RI terkait tindak lanjut putusan Mahkamah RI tersebut kita akan tindak lanjuti di KPU Kabupaten Pati untuk pelaksanaan pemilu yang lebih baik lagi,” tuturnya.
Sedang putusan Mahkamah Konstitusi RI tentang perpanjangan masa pendaftaran DPTb dari tiga puluh hari menjadi tujuh hari menjelang pencoblos, hanya berlaku bagi pemilih yang mengalami keadaan tertentu yakni karena alasan sakit, bencana alam, tahanan, atau melaksanakan tugas.(●)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla