Pemerhati Pemilu: Soal Laporan Dugaan Politik Uang di Pati Sulit Jerat Caleg

Pati, Kota – Laporan dugaan terjadinya bagi-bagi uang dan sumpah di sela-sela acara arisan ibu-ibu di Desa Payang Kecamatan Pati, mengundang pro dan kontra di masyarakat. Bahkan seorang pemerhati pemilu juga turut angkat bicara soal laporan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adanya dugaan membagikan uang dan sumpah untuk mencoblos caleg dari parpol tertentu, dan Bawaslu Kabupaten Pati sudah menerima laporannya, mendapat sorotan Pemerhati Pemilu yang juga Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Al Fatty SH.

“Terkait pelaporan ke bawaslu atas dugaan politik uang oknum caleg dari salah parpol maka kami berpendapat, oknum caleg tersebut akan sulit untuk dijerat dengan pasal 521 jo pasal 280 ayat1 huruf (j) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Karena berdasarkan informasi yang beredar bahwa yang diduga membagi uang adalah bukan caleg tersebut secara langsung tapi pihak lain dan caleg tersebut tidak berada dilokasi kejadian,” demikian ungkap Direktur LBH Advokasi Nasional Pati, Maskuri Al Fatty SH, kepada radio PAS Pati, Sabtu (6/4/2019).
Menurut Maskuri, akan terjadi ketidaksesuaian jika pihak lain yang diduga sebagai pemberi uang menyampaikan keterangan kalau kegiatan pembagian uang atas inisiatifnya sendiri, bukan atas perintah langsung dari caleg. Jika itu yang terjadi, maka caleg yang bersangkutan akan sulit dinyatakan sebagai subyek hukum pidana pemilu, walaupun kapasitasnya adalah sebagai calon anggota DPRD. “Sehingga unsur yang dikehendaki dalam pasal pasal 521 jo pasal 280 ayat1 huruf (j) UU No. 7 TH 2017 sulit untuk bisa terpenuhi,” ujarnya.
Pemerhati Pemilu Maskuri Al Fatty SH menjelaskan, yang bisa dikenakan pasal 521 jo pasal 280 ayat1 huruf (j) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, karena dalam pasal tersebut mensyaratkan adanya subyek hukum selaku pemberi adalah pelaksana kampanye. Namun bila tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye sesuai dengan pasal 270 ayat 3 dan pasal 272 ayat 1 maka akan gugur sebagai subyek hukum pidana pemilu. Namun di salah satu klausul pelaksana kampanye menyebutkan orang seorang, sehingga walau pihak lain tidak terdaftar resmi di KPU sebagai pelaksana kampanye tetap bisa dikenai pertanggungjawaban pidana pemilu.
Pemerhati Pemilu Maskuri Al Fatty SH berharap masyarakat menunggu hasil  rapat pleno Sentra Gakkumdu untuk menilai kasus dugaan praktik politik uang. Apakah kasus itu syarat formil dan syarat matriilnya terpenuhi dan apakah unsur pidana pemilu terpenuhi pula sebagai sebuah pelanggaran pemilu.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla