Cetak
Dilihat: 687

Pati – Raperda pencabutn Perda Kabupaten Pati No.3/2014 tentang Pengelolaan Air Tanah, dan Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Pati No. 8/2012 tentang izin gangguan mendapat persetujuan bersama Bupati dan DPRD Pati. Penandatanganan berita acara menandai persetujuan bersama terhadap kedua raperda tersebut,  pada rapat paripurna DPRD, Senin (12/6).

Persetujuan kedua raperda itu, dilakukan setelah melalui pembahasan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan telah difasilitasi Gubernur Jawa Tengah, pembahasan dan pencermatan bersama dua raperda ini dilaksanakan oleh Komisi bersama eksekutif. Sehingga daerah tidak melampaui kewenangan sebagai mana diatur dalam UU No. 23/2014.
Saat menyampaikan pendapat akhirnya, Bupati Pati Haryanto mengatakan, Raperda Pencabutan Perda Pengelolaan Air Tanah  penyusunan raperda ini sebagai upaya tertib hukum daerah dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
“Sekaligus tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 180/19/2016 tentang Pembatalan Perda Kabupaten Pati. Secara substansi dicabut karena dengan berlakunya Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan air tanah bukan kewenangan  Kabupaten/Kota, melainkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” kata Bupati.
Sedang Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Pati tentang izin gangguan, kata Bupati Haryanto, penyusunan Perda itu awalnya merupakan tindak lanjut keputusan Gubernur No. 180/19/2016 tentang pembatalan Perda Kabupaten Pati dan penyesuaian Peraturan Perundang-udangan yang lebih tinggi.
“Namun, dalam perkembangannya terjadi perubahan di tingkat pusat. Pada 29 Maret 2017, bersamaan tahapan fasilitasi, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Permendagri No.19/2017, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Permendagri No.27/2009 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Sebagai mana diatur dalam Permendagri No.22/2016. Dimana dua Permendagri ini merupakan dasar pengaturan izin gangguan di daerah. Oleh karena itu, Komisi DPRD dan eksekutif terkait telah melakukan penyesuaian isi dalam pembahasan raperda terdahulu,” ujarnya.
Bupati Pati Haryanto berharap, dengan persetujuan bersama izin gangguan tersebut dapat tercipta upaya pengendalian usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah(•)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s