DPD MUI dan PD Muhammadiyah Pati Serukan Tolak Gerakan People Power

101fm, Pati Kota – Dewan Pimpinan Daerah Majelis Ulama Indonesia (DPD - MUI) dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pati menyerukan menolak gerakan people power terhadap hasil Pemilu Serentak 2019. Sebaliknya semua pihak, harus menahan diri dan menunjung tinggi hasil penetapan KPU RI berdasarkan tahapan-tahapan sesuai perundang-undangan yang ada.
Masyarakat diimbau untuk tidak menuruti ajakan gerakan people power atau pengerahan masa, terhadap hasil pemilu serentak, yang dinilai justru mengarah kepada perilaku makar.

Pernyataan sikap DPD - MUI Kabupaten Pati yang ditandatangani Ketumnya, KH Abdl Mujib Sholeh menyebutkan, MUI Kabupaten Pati mengecam dan menolak keras setiap upaya pengerahan massa atas nama people power, gerakan kedaulatan rakyat atau apapun namanya sehingga mengarah kepada perilaku makar atau disintegrasi yang dapat mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. “Menyerukan kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak berlarut-larut tenggelam dalam urusan pemilu dan kembali sepenuhnya mengisi ramadhan dengan berbagai ibadah untuk meningkatkan ketaqwaan lahir dan batih menuju insane yang mulia,” ajak Ketum DPD MUI Pati KH Abdul Mujib Sholeh.
Hal senada juga disampaikan Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Pati Muhammad Asnawi yang menyatakan dengan tegas menolak dan tidak setuju dengan adanya people power tersebut. "Saya juga mengimbau kepada warga Muhammadiyah Pati untuk tidak perlu mengikuti gerakan people power. Semuanya itu demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI kita tercinta," pintanya.
Imbauan menolak gerakan people power juga disampaikan pimpinan Mushola Nur Huda Desa Ngetuk Kecamatan Gunungwungkal. “Saya mengimbau warga Desa Ngetuk pada umumnya, untuk tidak ikut serta dalam kegiatan pengerahan massa atau people power,” ujarnya.
Ketum DPD MUI Pati KH Abdul Mujib Shole dan Ketua PD Muhammadiyah Pati Muhammad Asnawi berharap jika hasil Pemilu 2019 dinilai tidak sesuai atau ada kecurangan, sudah ada mekanismenya salah satunya bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai aturan yang ada.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla