Cetak
Dilihat: 144

101fm, Pati Kota – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Tengah menyatakan tidak ada pelanggaran HAM yang dilaporkan warga Kabupaten Pati. Pernyataan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi (Rakor) pengaduan pelanggaran HAM di ruang rapat Kembangjoyo Setda Pati, Rabu siang (31/7/2019).
Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menindaklanjuti adanya dua laporan dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Pati dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan sejumlah dinas/instansi terkait. Rakor tersebut melibatkan Polres Pati, Satpol PP, Kesbangpol, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Karena ada laporan dari salah satu warga yang ada di Kabupaten Pati terkait dugaan pelanggaran HAM, tadi kasusnya ada dua di Pati. Yang satu Mukhlis terkait laporan dugaan penganiayaan yang kedua perbuatan tidak menyenangkan. Kami sudah merakorkan tadi dengan SKPD terkait, dari kepolisian mengatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada perbuatan yang tidak menyenangkan,” usai rakor kepada radio PAS Pati, Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah diwakili Kabid HAM Siti Yulianingsih SH MH.
Pernyataan itu juga didukung oleh dinas/instansi yang terlibat dalam rakor tersebut. Demikian halnya dengan laporan dugaan penyerobotan lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati menyatakan tidak ada penyerobotan lahan tersebut, sehingga rakor memutuskan tidak ada dugaan pelanggaran HAM atas laporan masyarakat yang masuk ke Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Dirjen HAM Kemenkumham RI. “Untuk selanjutnya akan membuat surat ke pelapor terkait hasil klarifikasi ini akan informasikan kepada pelapor untuk kita panggil lagi ke Kanwil Dirjen Kumham Jateng. Kemudian kami juga kami nanti akan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada pelapor, termasuk didalamnya di situ tembusan Ditjen HAM,” ujarnya.
Kabid HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Siti Yulianingsih SH MH mengatakan, pihaknya akan secepatnya merespon sepanjang ada laporan dugaan pelanggaran HAM dari masyarakat baik yang tidak maupun yang belum dikomunikasikan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s