PMII Unjuk Rasa Tolak Revisi UU KPK Juga Minta DPRD Memikirkan Rakyat

101fm, Pati Kota – Sekitar tiga puluhan mahasisa yang tergabung pada organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Pati, Selasa (17/9/2019). Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK.
Dengan menggelar treatrikal, dan berorasi di depan DPRD Kabupaten Pati, sekitar puluhan mahasiswa PMII menggelar unjuk rasa menolak revisi UU KPK. Meski sempat bernegosiasi alot, akhirnya aparat kepolisian memberikan kesempatan mahasiswa beraudensi dengan anggota dewan di ruang rapat gabungan DPRD Pati.

Saat beraudensi dengan anggota DPRD Pati yang diwakili Teguh Bandang Waluyo didampingi Staf Setwan Suhud serta Kasat Sabhara AKP Sugino dan Kapolsek Pati Kota IPTu Sahlan, Ketua PC PMII Kabupaten Pati Shoimul Mubarok mengatakan, kedatangannya untuk menyampaikan permintaan agar semua pihak mulai dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif di tingkat pusat untuk menyelesaikan polemik soal revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. “Kita mintakan kepada perwakilan agar tuntutan kami disampaikan ke DPR RI. Seandainya tuntutan tidak sampaikan ke pusat kita akan turun lagi, karena itu yang penting untuk kita kawal,” katanya.
Tuntutan itu, kata Shoimul Mubarok, revisi UU KPK yang sedang dilakukan DPR RI dinilai melemahkan KPK, seperti pembatasan kewenangan dan independensi KPK. Selain soal penolakan revisi KPK yang mereka nilai upaya pelemahan lembaga anti rasuwah itu, mahasiswa juga meminta agar DPRD Kabupaten Pati menyampaikan kepada DPR RI untuk meninjau dan menimbang kembali pencabutan subsidi listrik 900 VA bagi warga dengan kategori miskin. PMII juga berharap anggota DPRD lebih memikirkan rakyat bukan partai dan kelompoknya sendiri sesuai tugas dan fungsinya.
Menanggapi tuntutan dan permintaan PMII itu, Teguh Bandang Waluyo yang mewakili anggota DPRD Pati saat DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menyatakan, anggota dewan siap untuk menerima aduan, kritik, masukan dan aspirasi dari masyarakat.
“Kalian boleh datang ke DPRD. Untuk saat ini yang ada masih pimpinan sementara, belum ada ketua DPRD definitif. Kami berharap temen-teman mengetahui posisi itu. Kami juga siap mendukung Kegiatan mahasiswa. Kaitan fakta integritas, akan kami sampaikan kepada pimpinan sementara,” jelasnya saat beraudiensi dengan mahasiswa.
Setelah menerima penjelasan tersebut, belasan mahasiswa yang tergabung sebagai anggota PMII Kabupaten Pati berpamitan dan membubarkan diri dengan kawalan aparat kepolisian Polres Pati.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla