Pemerintah Diminta Maksimalkan Pengawasan Dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan

101fm, Pati Kota - Pemerintah perlu memperketat pengawasan alokasi dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Ini agar pemanfaatan dana tersebut sesuai dengan harapan yang tertuang dalam petunjuk teknis BOS.
Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah berharap Inspektorat dari pusat hingga ke daerah (kabupaten/kota) memperketat fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Di sisi lain Laporan Pertanggungjawaban dana BOS sebaiknya dapat diakses oleh publik, kecuali yang dirahasiakan, sehingga masyarakat dapat melaporkan temuan indikasi penyimpangan.

“Satuan pendidikan harus mampu mengoptimalkan dana BOS untuk berbagai kegiatan operasional sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler serta untuk pengembangan SDM di sekolah, serta mampu membuat laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel,” demikian Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida, pada siaran pers yang disampaikan kepada media, Jumat siang (4/10/2019).
Sekolah sudah menerima Dana BOS dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, kata Siti Farida, semestinya tidak lagi melakukan “sumbangan atau pungutan” yang memberatkan orangtua murid dengan berbagai dalih. Untuk itu, Ombudsman menekankan pentingnya optimalisasi pengawasan dan pengelolaan dana BOS dalam penyelenggaraan pendidikan. “Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah dalam kurun waktu Januari hingga September 2019 telah menerima 17 laporan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan. Laporan tersebut terutama kepada sejumlah SMA/SMK. Permintaan sumbangan seringkali berujung pada penahanan rapor siswa. Disisi lainnya ada pula siswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Nasional karena Orang Tua/Wali Murid belum melunasi sumbangan tersebut,” katanya.
Siti Farida menambahkan, maladministrasi yang paling banyak dilaporkan terkait penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut seperti penggalangan sumbangan yang mengarah pada pungutan tidak resmi, permintaan uang kepada Ortu/Wali Murid untuk studi lingkungan, pembelian baju seragam, pembuatan kartu pelajar, uang gedung dan sebagainya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan kab/kota yang responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat sehingga dari 17 laporan yang masuk ke Ombudsman, 9 laporan sudah ditutup dan dinyatakan selesai.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla