Gandeng Pendamping Desa, Bawaslu Sosialisasikan Pengawasan Partisipasi

101fm, Pati Kota – Setelah penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 lalu, kini kesibukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati lebih terfokus pada kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi. Diantaranya dengan menggandeng para pendamping desa se Kabupaten Pati.
Untuk membangun kesadaran berdemokrasi yang jujur, Bawaslu Kabupaten Pati kini membangun jaringan dengan berbagai pihak dalam pengawasan partisipatif pada pemilihan umum (Pemilu). Dengan menggandeng para pendamping desa diharapkan dapat menyebarkan pengawasan partisipatif itu  kepada masyarakat hingga ke pelosok.

“Karena pendamping desa itu berdekatan langsung dengan masyarakat di desa. Ketika mereka mengadakan kegiatan di desa sehingga mereka bisa menyisipkan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif ini,” demikian Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Ayu Dwi Lestari usai sosialisasi pengawasan partisipatif dengan pendamping desa, di Hotel Safin Pati, Senin (28/10/2019).
Sosialisasi yang penting untuk disampaikan kepada masyarakat di perdesaan, kata Ayu Dewi Lestari, menyoal politik uang (money politic) serta pengawasan. Politik uang merupakan faktor signifikan yang dapat menciderai demokrasi dari berbagai tingkatan. Minimal mengajak masyarakat untuk berkomitmen kepada diri sendiri untuk tidak terlibat politik uang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pati Ahmadi mengatakan, dalam sosialisasi pengawasan partisipatif itu pihaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk disampaikan kepada khalayak. Ini dengan melibatkan seperti pedamping desa maupun serikat pekerja di Pati. “Selain itu dengan guru madin, selanjutnya dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan program kami. Termasuk mengembangkan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Kami sudah menunjuk tiga desa pengawasan dan tiga desa anti politik uang. Karena tiga desa itu memiliki kreteria paling tidak desa itu indikasi money politiknya rendah, masyarakatnya terbuka, dan masyarakatnya menerima keberadaan Bawaslu dan mau menyosialisasikan untuk selanjutnya,” ujar Ahmadi.
Menurut Ahmadi, desa pengawasan yang sudah terbentuk sebagai proyek percontohan Desa Bancak Kecamatan Gunungwungkal, Desa Gunungsari Kecamatan Tlogowungu, dan Desa Kebolampang Kecamatan Winong. Sedang desa anti politik uang tersebar di Desa/Kecamatan Trangkil, Desa Cebolek Kecamatan Margoyoso, dan Desa Karangmulyo Kecamatan Tambakromo.
Ketua Bawaslu kabupaten Pati Ahmadi berharap pemdes setempat menindaklanjutinya dengan memasukan program itu ke dalam APBDes untuk mengaet kader-kader pengawasan dan anti politik uang.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla