Respon Pemkab Pati Soal SOTK Desa Siapkan Regulasi

101fm, Pati Kota – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati merespon dan mengakomodir terbitnya regulasi terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Pemkab Pati bahkan sudah menyiapkan regulasi yang diperintahkan ke pemerintah daerah.
Belum lama ini, puluhan perangkat desa dan staf perangkat desa beraudensi kepada Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Mereka menyampaikan keresahan staf perangkat desa yang tidak ada di nomenklatur Permendagri Nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK Pemdes.

“Itu sudah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 terkait kebijakan pemberian SilTap kita sudah memberikan respon terkait dengan regulasi itu. Prinsip Pemkab Pati responsif dan kini masih menyiapkan sebuah regulasi bagaimana amanah perundangan yang diperintahkan kepada pemda , khususnya untuk pemberian SilTap kita akan memberikan sesuai dengan regulasi yang ada,” demikian Asisten Sekda Pati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan DR Muhtar SIP di sela-sela meresmikan BUMDes Co Working Space di Jl Penjawi, Kamis kemarin (31/10/2019),
Menurut Muhtar, perangkat desa merupakan seseorang yang diangkat pada posisi tertentu diangkat oleh kepala desa sesuai dengan ketentuan yang ada mendapatkan hak. Sedang di SOTK hanya ada kasi dan kaur dan meniadakan staf perangkat, Pemkab Pati kata Asisten Sekda Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Muhtar yang terpenting hak-haknya harus diberikan. “Tentang struktur organisasi tata kerja yang ada hanya kasi dan kaur, tapi karena keberadaan mereka itu sudah diangkat sebagai perangkat desa mereka harus diperhatikan hak-haknya,” kata Aisten Sekda Pati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Muhtar
Sementara Komisi A DPRD Pati menyatakan bersama Pemkab akan merevisi perda SOTK Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan regulasi yang lebih tinggi di atas.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla