KPU Pati Gelar Rapat Evaluasi Pencalonan Caleg Pemilu 2019

101fm, Pati Kota – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati menyelenggarakan rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Pati. Evaluasi untuk menerima kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat tersebut, sebagai acuan penyusunan regulasi pencalonan anggota legislatif di pemilu-pemilu mendatang.
Rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD Pati tersebut berlangsung di lantai II New Merdeka Hotel Pati, Senin (4/11/2019). Rapat itu menghadirkan narasumber Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah
Putnawati MSi, serta Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah M Fajar.

Ketua KPU Kabupaten Pati Imbang Setiyawan mengatakan, evaluasi tersebut untuk memberikan tanggapan terhadap proses pencalonan anggota legislatif yang telah dilalui maupun menerima masukan untuk perbaikan pelaksanaan pemilu mendatang. “Terkait kegiatan hari ini kita melakukan kegiatan evaluasi tahapan pencalonan kita ketahui bersama ada beberapa hal kita harapkan kritik dan masukan kepada peserta,” katanya.
Rapat evaluasi untuk tersebut, kata Imbang Setyawan, KPU Kabupaten Pati mengundang unusr pimpinan parpol, stakeholder dan SKPD terkait serta media masa. Masukan dari peserta rapat evaluasi tersebut, nantinya dapat memperbaiki sistem pemilu untuk masa mendatang setelah melalui penggodogan oleh pemerintah pusat dan DPR RI. Termasuk adanya larangan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. “Terkait napi korupsi dan kejahatan seksual terhadap anak juga beberapa proses yang kita lewati, kemudian terkait harus adanya ajudikasi proses sengketa pemilu oleh Bawaslu terkait pencalonan tersebut. Intinya ketiga tahapan yang sudah kita laksanakan, kalau ada kekurangan akan kita lengkapi tanggapan dan masukan yang akan kita jadikan acuan penyusunan regulasi pencalonan di pemilu mendatang,” kata Imbang Setiyawan.
Ada lima masukan dari peserta rapat evaluasi pencalonan anggota DPRD itu, diantaranya dari salah satu unsur pimpinan parpol yang menghendaki agar pemilu tidak dilakukan bersamaan dengan lima kartu suara. Karena selain menyusahkan, juga berdampak banyaknya panitia di tingkat TPS yang sakit dan meninggal dunia karena kelelahan saat pemungutan dan penghitungan suara.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla