Diresahkan Permen, Paguyuban Nelayan Kapal Cantrang Audensi ke DPRD Pati

101fm, Pati Kota – Sejumlah nelayan kapal cantrang Juwana mendatangi gedung DPRD Pati, Kamis (7/11/2019). Kedatangan mereka untuk mengadukan keresahan mereka menyusul adanya rencana pemerintah larangan terhadap dua puluh satu alat tangkap.
Kedatangan Paguyuban Nelayan Cantrang Mina Santosa Juwana tersebut diterima pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Pati. Mereka beraudensi dengan wakil rakyat yang membidangi permasalahan itu di ruang rapat gabungan DPRD Pati.

Usai beraudensi dengan Komisi B DPRD Pati, Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Mina Santosa Juwana Heri Budiyanto mengatakan, satu-satunya keinginan nelayan cantrang agar pemerintah melegalkan penggunaan alat tangkap cantrang, penambahan titik tangkap, serta keamanan saat melaut. “Selama ini kita aman-aman saja, karena kami saat melaut berbekal SKM dan SPM yang secara hukum lemah, sehingga kami yang menjadi sasaran penangkapan. Padahal uji petik memakai kamera bawah laut penggunaan alat cantrang ternyata ramah lingkungan. Uji petik ini dilakukan oleh pihak terkait,” katanya.
Hingga saat ini kata Ketua Paguyuban Nelayan Cantrang Mina Santosa Juwana, di Pati ini ada seratus empat puluh dua kapal yang aktif membayar pajak, dan dua puluh satu lainnya dalam proses sehingga belum bayar pajak. Itu karena sewaktu ada gerai perizinan ditangkap aparat.
Ketua HNSI Pati Rasmijan mengatakan, yang jelas kedatangan nelayan untuk beraudensi dengan Komisi B DPRD Pati itu, karena adanya tumpang tindih aturan yang membingungkan nelayan saat melaut. Seperti Inpres yang menyilahkan cantrang melaut tidak ada batasan laut dan batasan GT. Namun di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu jilid I menerbitkan surat edaran yang justru melarang cantrang menangkap ikan di jalur II. “Sedang di Permen, kapal besar tidak boleh melintas di jalur II ke bawah, tapi dia mengeluarkan edaran begitu sehingga terjadi pertentangan dengan perundang-undangan yang ada. Sebetulnya keinginan dari nelayan cantrang Permen Nomor 71 tahun 2016 ada dua puluh satu alat tangkap yang akan dilarang. Ini lah yang mengusik nelayan, karena tanpa ada sosialisasi apa lagi memberikan konpensasi,” jelas ketua HNSI Pati Rasmijan.
Para nelayan berharap pemerintah menyikapi persoalan nelahyan cantrang ini dengan bijak melegalkan penggunaan alat tangkap cantrang. Namun bila hingga 31 Desember 2019 tidak ada respon dari pemerintah, nelayan cantrang dari tujuh provinsi akan berunjuk rasa ke Istana Negera.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla