Kenaikkan Iur BPJS Kesehatan Akan Bebani Pemerintah Daerah

101fm, Pati Kota - Pemerintah Kabupaten Pati akan terbebani bila kenaikkan iur BPJS Kesehatan benar-benar diberlakukan. Pasalnya saat ini pemerintah daerah juga turut menanggung pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.
Kenaikan iur BPJS Kesehatan yang direncanakan hingga seratus persen oleh Pemerintah, akan memberatkan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Pati setidaknya membayarkan pembayaran Penerima Bantuan Iur (PBI) peserta JKN lebih dari Rp26 milyar.

“Kenaikan iur BPJS Kesehatan ini memang agak menjadi problem bagi kita ya, meski memang belum ada sosialisasi dari Pemerintah Pusat. Namun kita juga berharap, karena pemda dalam pembayaran iur PBI sudah patuh. Sedang rumah sakit dan fasilitas kesehatan sudah melayani dengan baik. Bahkan klaim kita itu hampir kurang lebih Rp23,6 milyar itu belum terbayar di RSUD RAA Soewondo dan rumah sakit lainnya juga demikian. Harapannya itu terselesaikan di akhir 2019,” demikian Bupati Pati Haryanto saat dimintai tanggapannya menyoal rencanan kenaikan biaya iur bagi peserta BPJS Kesehatan, usai membuka Pemeran Inovasi Kesehatan 2019 di halaman Stadion Joyokusumo, Kamis (7/11/2019).
Bupati Haryanto berharap, kenaikkan iur BPJS Kesehatan nantinya tidak membenani APBD. Karena pemerintah kabupaten juga menanggung PBI peserta JKN diluar yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. “Tahun lalu saja ada Rp26 milyar, bila ada kenaikkan seratus persen tentu akan bertambah menjadi Rp52 milyar itu justru akan membebani keuangan daerah. Sebab alokasi anggaran yang sudah direncanakan bukan hanya untuk sektor kesehatan saja tapi juga untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, peningkatan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan sebagainya,” tuturnya.
Bupati Pati Haryanto mengatakan, pihaknya belum ada ancang-ancang untuk mengajukan besaran anggaran untuk mengantisipasi kenaikkan iur PBI JKN peserta BPJS Kesehatan, dan masih akan dikomunikasikan lebih dulu dengan stakeholder terkait, karena hingga sekarang APBD 2020 belum ditetapkan. Apalagi dinas/instansi terkait yang membidangi kesehatan belum pernah menerima sosialisasi terkait kenaikkan iur tersebut.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla