FSPMI Adukan Nasib Sepuluh Pekerja PG Pakis ke DPRD Pati

101fm, Pati Kota – Nasib sepuluh pekerja yang diberhentikan oleh Pabrik Gula Pakis di Kecamatan Tayu, mengadu ke DPRD Kabupaten Pati, Rabu (20/11/2019). Mereka mengadukan soal statusnya yang dinilainya diberhentikan sepihak oleh pabrik gula tersebut. Belum lama ini, sepuluh pekerja PG Pakis diberhentikan sepihak sehingga tak jelas statusnya dalam bekerja. Karena itu mereka melalui Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengadukan nasib mereka ke DPRD Pati

Ketua FSPMI Jateng Aulia Hakim mendapat kuasa dari sepuluh pekerja PG Pakis yang mengaku diberhentikan sepihak usai beraudiensi mengatakan, dalam pemberhentian itu ada diskriminasi oleh PG Pakis terhadap para pekerja. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan status 10 pekerja tersebut.
“Kami akan bekerjasama selama satu bulan untuk menyelesaikan. Dan setelah itu nanti kita akan beritahukan perkembangannya atau progres-progresnya seperti apa, nah ini nanti serikat pekerja akan masuk membantu. Mensupervisi seperti apa data-datanya agar dinas ini bekerja dengan data, karena saat ini kan data masih banyak yang simpang siur. Katanya di sana ada perjanjian kerjanya seperti apa. Kalaupun ada seharusnya dilaporkan ke dinas, dan kita dapat salinannya, tapi kita tidak dapat,” katanya.
Aulia Hakim mengatakan, dari informasi yang didapat dari serikat pekerja di pabrik gula itu, sepuluh pekerja mengaku tiba-tiba diberhentikan tanpa mengetahui sebabnya secara sepihak. Pola semacam itu, sebenarnya dilarang, kalaupun perusahaan hendak memutus hubungan kerja, tidak serta merta langsung memutus, tapi harus dilihat dulu progres kerja pekerja bersangkutan.
Mediator Hubungan Industri pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati Suryanto menyatakan pihaknya akan mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada manajemen PG Pakis. Ini untuk mengetahui ada tidaknya dan seperti apa bentuk perjanjian kerja yang disepakati antara pekerja dengan PG Pakis.
“Kami akan klarifikasi dulu ke PG Pakis. Kalau nanti sudah membuka buku (perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan) di sana (PG Pakis), nanti baru bisa pastikan,” kata Suryanto.
Para pekerja didampingi FSPMI mendesak DPRD dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena diduga pemberhentian kerja sepihak bukan hanya kepada 10 pekerja saja.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla