Pemkab Pati dan BPJS Ketenagakerjaan Teken MoU Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

101fm, Pati Kota - Pemerintah Kabupaten Pati bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus menandatangani kesepakatan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU). Penandatanganan kesepakatan kerja sama itu, berlangsung di ruang rapat Pragola Setda Pati, Jumat (7/2/2020).
Penandatangan kesepekatan kerja sama itu sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2019 tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan kepada BPJS Ketenagakerjaan saat membayarkan klaim-klaim jaminan oleh menjadi hak tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Pati Haryanto mengatakan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus telah menyerahkan pembayarkan klaim-klaim kepada tenaga kerja peserta BPJS Ketenagakerjaan baik yang mengalami kecelakaan kerja maupun jaminan hari tua. “Ada klaim yang sudah diberikan kepada pemerintah maupun peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena beberapa waktu lalu kita memberikan juga santunan kepada masyarakat maupun pegawai yang mengalami kecelakaan atau musibah. Yaitu kecelakaan atau meninggal itu ada Rp20 milyar yang sudah diklaim dan diberikan. Sedang pengembalian tabungan di 2019 ada Rp27 milyar,” katanya.
Bupati Haryanto menegaskan, pemberi kerja wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan termasuk tenaga honorer maupun peserta praktik kerja lapangan (PKL). Sehingga wajib Sekretaris Daerah (Sekda) untuk membayarkan iur BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga honorer maupun peserta praktik kerja lapangan (PKL). Demikian halnya dengan kades dan perangkat desa, untuk pembiayaannya sebagian menggunakan penghasilan tetap dan sebagian lainnya dari APBDes.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Ikhsan mengatakan, penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan itu untuk melindungi tenaga kerja secara formal yang ada di perusahan-perusahan maupun di pemerintahan serta melindungi pekerja informal bukan penerima upah yang bekerja di Kabupaten Pati. “Jumlah yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja di perusahaan formal atau pemberi kerja formal sekitar 40ribu tenaga kerja, sedang pekerja informal atau bukan penerima upah sebanyak 25ribu tenaga kerja yang didominasi oleh sekotr nelayan,” ujarnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pati Tri Haryama mengatakan, hingga saat ini sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendorong kades dan perangkat desa menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan, Kepala Disnakertrans Pati Tri Haryama berharap para camat untuk menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan ke desa-desa.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla