Kepala Disdikbud Pati Tegaskan SK Guru Pengganti Untuk Daerah 3T

101fm, Pati Kota – Beberapa guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Pati menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera menerbitkan surat keputusan guru pengganti bagi mereka. Namun instansi tersebut belum dapat memenuhi desakan GTT, karena aturan itu hanya untuk daerah-daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Para pendidikan dengan status guru tidak tetap (GTT) di Pati sejumlah lebih dari dua ribu tujuh ratusan. Dari total itu sebagian diantara yang sudah menikmati bantuan kesejahteraan yang umumnya GTT non K-2. Untuk itu, mereka kembali menuntut mendapatkan SK guru pengganti yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).

“Intinya ketika kita bisa mendapat SK guru pengganti minimal teman-teman yang wiyata di sekolah negeri bisa mengikuti PPG untuk mendapatkan sertifikan pendidik sehingga tunjangannya sudah melekat di sertifikat itu. Tapi salah satu syarat pencarian tunjangan profesi guru (TPG) itu harus ada surat keputusan dan sampai sekarang belum diputuskan untuk di Kabupaten Pati,” demikian Ketua Paguyuban GTT Kabupaten Pati, Suhendro, Rabu siang (8/1/2020)
Menurut Ketua Paguyuban Kabupaten Pati Suhendro sebenarnya sejumlah kabupaten/kota sudah ada yang menerbitkan SK guru pengganti, seperti halnya Kabupaten Rembang pada Oktober 2019 lalu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati Winarto mengatakan, untuk SK guru pengganti seperti yang diharapkan para GTT di Pati itu belum bisa menerbitkan. “Saya baru kemarin mendapat jawaban Kemendikbud RI secara resmi dan tertulis itu tidak boleh, karena kebijakan itu hanya diperuntukan bagi guru-guru yang berada di daerah dengan kategori tertinggal, terdepan dan terpencil. Karena tidak termasuk daerah-daerah tersebut, sehingga tidak boleh menerbitkan SK tersebut. Itu maksudnya kalau ada guru mengikuti workshop selama sepekan, biasanya di sekolah itu hanya satu itu harus ada guru pengganti dan digaji oleh pemerintah tidak berarti mengganti secara permanen seperti SK-SK GTT,” ujarnya.
Soal SK GTT sendiri, Kepala Disdikbud Kabupaten Pati Winarto mengaku, pihaknya masih bisa terkendala dengan PP Nomor 48/2005. Ini bukan berarti pihaknya tidak mau, tapi memang belum memungkinkan, namun seandainya sewaktu-waktu nanti dicabut tentu akan tindak lanjuti.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla