Bupati Pati Akui Ada Ketidaksesuaian Data Penerima Program Bantuan di Desa

101fm, Pati Kota – Data penerima bantuan pemerintah, mulai dari PKH, BPNT, BLT DD, dan BST di tingkat desa sering terjadi kesimpangsiuran. Untuk itu, pemerintah desa bersama lembaga desa terkait untuk lebih cermat menyikapi itu, untuk menghindari penerima bantuan ganda.
Kesimpangsiuran data penerima bantuan pemerintah sering memancing kekisruhan. Seperti adanya warga miskin yang berhak menerima bantuan justru terabaikan, sedang warga yang mampu malah menerima bantuan.
“Ya tentunya kesimpangsiuran data itu dimusyawarah-desakan. Jujur saja ya data di desa kita tidak menampik ada semacam ketidaksesuaian. Di lapangan itu semestinya orang itu tidak layak dapat tapi malah dapat. Ada yang semestinya dapat malah tidak dapat,” demikian Bupati Pati Haryanto di sela-sela penyerahan bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Pati, Selasa kemarin (13/5/2020).

Bupati Haryanto mengatakan, bagi warga yang tidak terjaring oleh program bantuan reguler maupun dampak penanganan covid-19 akan menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Pati. Baik dari Dana Desa (DD) maupun Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) . Sehingga pengajuan usulan penerima bantuan pemerintah daerah ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat membutuhkan waktu lama. “Maka kita dalam mendatanya harus selesai tanpa masalah. Karena kita kawatir datanya nanti tumpang tindih sehingga yang dapat tidak lagi mendapat. Memang BST mendapat Rp600ribu setiap bulan selama tiga bulan, tapi BPNT atau PKH itu Rp200ribu setiap bulan selama satu tahun,” tutur Haryanto.
Bupati Pati Haryanto berharap warga yang sudah mampu untuk memberikan bantuannya kepada yang berhak menerima. Sementara warga yang berhak menerima bantuan dapat memanfaatkannya untuk pemenuhan kebutuhan pokok.(pas-gus)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla