Cetak
Dilihat: 391

101fm, Pati Kota – Komisi A dan Komisi B DPRD Kabupaten Pati menggelar audensi terkait status tanah Pasar Sleko. Pasalnya, aset Pemkab Pati itu sudah beralih kepemilikan atau dikuasai secara perorangan. Audensi tersebut melibatkan Bagian Hukum Pemkab Pati, Pemdes Semampir, dan pihak terkait lainnya, di ruang rapat paripurna DPRD Pati, Selasa (30/6/2020).
Audensi tersebut atas permintaan Pemerintah dan warga Desa Semampir yang curiga karena aset pemerintah itu tiba-tiba berubah menjadi milik perorangan. Pemdes dan warga Desa Semampir ingin mengetahui proses pelepasan aset pemkab, hingga proses terbitnya sertifikat hak milik tanah atas nama Ernawati warga Kabupaten Kudus oleh BPN Pati pada 2002.

Usai audensi yang belum tuntas siang itu, Kades Semampir Kecamatan Pati Kota Pramono mengatakan, audensi itu untuk menanyakan kejelasan keberadaan tanah Pasar sleko lama. Sebab yang sekarang sudah terjadi peralihan hak secara pribadi yaitu hak milik Ernawati warga Kabupaten Kudus. “Itulah yang menjadi kecurigaan masyarakat kami sehingga pada siang hari ini kami mendesak Pemdes Semampir agar dijembatani untuk bertemu kepada dewan. Yang dipertanyakan warga Desa Semampir itu masalah proses hak guna bangun pada 2001 hingga 2002 bersama Salza Plaza dan Galaxy serta yang lainnya. Tapi kenapa yang Salza dan Galaxi itu hak guna pakai, tapi yang Pasar Lama Sleko berubah menjadi hak milik,” kata Pramono.
Menurut Kades Semampir, secara logika ketika sudah terbit sertifikat secara otomatis kewajiban pajak tanah di SPT-nya ada kewajiban membayar pajak. Tapi dalam kurun waktu sekitar dua puluh tahun hingga 2020 baru mengurusi pajak.
Menanggapi audensi warga Desa Semampir itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin kepada PAS FM Pati mengatakan, pihaknya akan menindak-lanjuti dengan memerintahkan Komisi A dan Komisi B untuk memanggil pihak-pihak terkait pada saat proses pelepasan tanah milik pemerintah daerah menjadi milik pribadi. Padahal untuk pelepasan aset pemerintah itu harus mendapat kesepakatan dari DPRD. Sedang dalam masalah tanah Pasar Lama Sleko ini, tanpa ada sebab musabab justru terjadi pengalihan aset. “Perlu kita gali ke belakang proses itu benar atau tidak termasuk nanti kita akan memanggil pihak-pihak yang pada saat itu ikut jadi panitia lelang kemudian melepas tanah aset itu. Kok dilepas itu apa sebab musabab apa? Kalau hal-hal semacam itu masih berlaku dan dibiarkan aset di Kabupaten Pati semakin hari semakin tahun semakin bertambahnya waktu akan habis nanti contohnya nanti bisa salsa yang bisa pindah ke milik seseorang ke kapitalis yang bisa bisa membeli atau bisa menyewa,” kata Ketua DPRD Ali Badruddin.
Persoalan tanah Pasar Lama Sleko aset Pemkab Pati akan butuh waktu lama untuk mendapatkan kejelasan proses pengalihan kepemilikan tanah tersebut. Bahkan ada usulan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Muhammadun untuk membentuk Panitia Khusus Inventarisasi Aset Pemkab Pati.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s