Inisiasi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan, DPRD Dongkrak Moralitas Anak Bangsa

Pati – Komisi D DPRD Kabupaten Pati sedang memproses rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatifnya, terkait penyelenggaraan pendidikan. Proses perjalanan raperda inisiatif itu, sudah memasuki tahapan publik hearing (dengar pendapat) dengan masyarakat. Pembahasan Raperda penyelenggaraan pendidikan yang digagas Komisi D DPRD, diharapkan secepatnya menjadi Perda definitif. Sehingga di Kabupaten Pati ada aturan secara jelas dan berpihak kepada untuk kepentingan pendidikan.

Usai rapat dengar pendapat raperda tersebut, di Gedung Dewan, Kamis pagi (28/), Ketua Komisi D DPRD Pati, Musalam Mas`ul mengatakan, meminta pendapat atau dengar pendapat yang melibatkan semua unsur dan elemen masyarakat itu, untuk menyempurnakan isi raperda, agar dapat selaras dengan peraturan dan ketentuan diatasnya.
“Ya kita tetap berusaha sesuai konsideran yang berlaku jadi masukan-masukan pada saat publik hearing (dengar pendapat) akan diselarasakan di rapat komisi bersama stakeholder dengan mengacu pada peraturan diatasnya. Jika nanti ternyata ada kendala dengan peraturan diatasnya kita tidak berani mengesahkan,” tuturnya.
Sekretaris Komisi D DPRD Pati, Hj Muntamah juga menungkapkan hal senada. Menurutnya, keberadaan raperda penyelenggaraan pendidikan tersebut, sebagai upaya untuk menaikkan kesejahteraan para guru Madin, Ponpes maupun sekolah minggu, yang selama ini masih jauh dari jerih payahnya.
“Inilah, yang akan kami realisasikan dengan menginisiasi melalui Raperda Pendidikan. Seperti halnya program revolusi mental Pak Jokowi. Ketika Presiden mencanangkan program itu, seyogyanyalah Madin, Ponpes, sekolah minggu ini diperhatikan supaya karakter peserta didik kita semakin baik. Sehingga SDM, moralistas bangsa kita terjaga, tidak amburadul seperti sekarang ini,” katanya.
Komisi D DPRD Kabupaten Pati juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pati, senantiasa meningkatkan kesejahteraan guru Madin, guru Ponpes dan guru sekolah minggu, dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
Setelah mendapatkan masukan peserta publik hearing dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, Komisi D DPRD akan mengadakan rapat sinkronisasi bersama dinas terkait.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla