Diduga Ada Oknum Dibalik Ricuh Penolakan UU Omnibus Law

101fm, Pati Kota – Unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja diberbagai daerah yang berakhir ricuh, diduga ada oknum yang menggerakan. Sementara Pemerintah bersama DPR RI mengesahkan undang-undang tersebut justru untuk melindungi rakyat dan memberikan iklim usaha yang kondusif.
Kericuhan dan aksi anarki pengunjuk rasa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, diduga tersulut dengan berita bohong (hoax) yang tersebar di dunia maya. Seperti berita negatif soal penghapusan uang pesangon, cuti kerja, upah pekerja (UMK/UMP/UMSP), upah buruh dihitung per jam, sampai dihilangkannya Jaminan Sosial dan Kesejahteraan lainnya.

Diwawancara pada acara Bincang Kopi Pagi Radio PAS Pati, Jumat pagi (9/10), anggota DPR RI Firman Soebagyo yang ikut membidani pembahasan regulasi tersebut menyatakan, sepuluh point berita negatif terkait UU Omnibus Law yang dirilis di internet semuanya hoaks. “Provokasi seperti itu kok dilakukan ini kan rusak sistem akhirnya apa yang terjadi banyak mahasiswa yang nyesel itu kan. Semalam juga begitu dan ini ada penumpang gelap yang memanfaatkan isu ini untuk mencari popularitas kepentingan tertentu gitu loh. Itu fakta kok,” jelasnya.
Firman Soebagyo dalam dialog berdurasi tiga puluh menit tersebut menyatakan, di UU Omnibus Law tersebut tidak menghilangkan kultur cuti kerja yang bersifat sosial, semisal cuti haid, dan cuti kematian masih ada. Bila orasi pengunjuk rasa, mendesak pemerintah menggunakan standart organisasi perburuhan internasional (ILO), dalam pembuatan regulasi seperti UU Omnibus Law, malah akan menggugurkan kultur cuti kerja yang sudah ada di Indonesia. “Ya ILO boleh tapi kan Indonesia dengan kultur-nya beda dengan negara lain. Kalau kita ikut ILO, nggak boleh cuti haid, nggak boleh cuti kematian kan rusak dari sistem tatanan sosial budaya. Kita tidak mau kalau seperti itu, karena kita memiliki tatanan sosial budaya tersendiri yang harus kita hormati,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo yang juga tokoh dibalik lahirnya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini berharap, masyarakat untuk lebih pandai menanggapi provokasi berita-berita negatif terkait regulasi tersebut dari media yang mendiskreditkan pemerintah. Karena tidak mungkin langkah maju yang dilakukan Presiden Jokowi menyengsarakan rakyatnya.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla