Cetak
Dilihat: 40

101fm, Pati Kota – Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, masih menunggu ketentuan baru mengenai perubahan Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi Perusahaan Terbatas (PT).
Pasca pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah akan mempermudah UMK menjadi PT. Hanya saja di daerah, masih menunggu regulasi yang mengatur ketentuan tersebut.
“Dengan terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja sangat membantu pelaku UMK. Kemudian terkait dengan perubahan UMK menjadi PT merupakan kewenangan notaris dan Kemenkumham. Sedangkan untum proses administrasi yang sudah berjalan, pengurusan berkas usaha di DPMPTSP hanya sebatas pada pengurusan kelengkapan perizinan saja,” demikian Kepala DPMPTSP Pati Sugiyono, Kamis (15/10).

Kepala DPMPTSP Pati mengatakan, pihaknya belum lama ini, juga melakukan video conference dengan Kepala BKPN RI yang menyampaikan, bahwa pengurusan semua perizinan dipermudah hanya sebatas pendaftaran NIB dan kelengkapan lainnya. Untuk regulasi yang baru, DPMPTSP masih menunggu aturan yang baru dari Pemerintah Pusat. “Yang jelas, untuk semua pengurusan perizinan usaha di Pati, masyarakat diuntungkan dengan Online Singgle Submision (OSS) yang merupakan perizinan yang sudah terintegrasi sehingga dalam pengurusannya lebih cepat,” terangnya.
Kepala DPMPTSP Pati Sugiyono menambahkan, soal penghapusan modal penyertaan untuk PT sebesar Rp50juta yang diganti dengan modal penyertaan berdasarkan kesepakatan pemilik usaha, juga masih menunggu aturan.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s