Cetak
Dilihat: 100

101fm, Pati Kota – Warga masyarakat Kabupaten Pati mendeklarasikan gerakan anti anarkhi. Deklarasi dilakukan di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (19/10).
Gerakan anti anarkhi warga masyarakat Kabupaten Pati tersebut, melibatkan PNS, TNI/Polri, tokoh agama, organisasi buruh, organisasi kepemudaan, dan DPRD. Mereka mendeklarasikan gerakannya, karena resah dengan anarkhi yang terjadi saat pecah aksi unjuk rasa di Jakarta menolak UU Omnibus Law, 8 Oktober lalu.

Perwakilan Gerakan Anti Anarkhi Kabupaten Pati HR Ahmadi menegaskan, demo anarki menyalahi ketentuan yang sudah ditentukan. Sedang deklarasi yang dilakukannya untuk menunjukkan bahwa Pati tidak akan ada kejadian demo anarki seperti diwilayah lain. "Kita sepakat untuk menolak dengan tegas demo yang anarkis, demo yang profokatif dan mengganggu ketertiban umum. Tokoh masyarakat di Pati bersama TNI dan Polri ikut menjaga keamanan dan keutuhan NKRI bersasarkan Pancasila. Kami sepakat untuk hidup rukun, damai, dan gotongroyong agar Pati damai serta tertib," katanya.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin
Ketua DPRD Pati Ali Badruddin mengaku senang, ketika tokoh masyarakat berani mengambil sikap yang menyejukan warga masyarakat untuk menolak demo anarki. Penyampaian aspirasi, audiensi maupun unjuk rasa juga boleh dilakukan, tetapi harus mematuhi aturan. "Apalagi dimasa Pandemi Covid-19 ini, yang paling utama adalah mematuhi Protokol Kesehatan. Karena pada prinsipnya kita ingin hidup damai ditengah masyarakat. Sebab ketika ingin menjaga keamanan, tentu harus menjaga toleransi. Semoga kegiatan ini bisa dianut wilayah hingga wilayah Ibukota,” harap Ketua DPRD Pati Ali Badruddin.
Ketika ada perbedaan pendapat, kata Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin semestinya semua pihak dapat menyelesaikan dengan mekanisme yang ada.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
powered by social2s