Masyarakat Boleh Awasi Pelaksanaan Dana Desa

Pati, Kota – Masyarakat siapa pun boleh mengontrol pelaksanaan penggunaan dana desa, oleh Pemerintah Desa. Hanya saja, kontrol dan pengawasan harus yang kontruktif atau membangun untuk memajukan pembangunan desa.
Siapa saja, masyarakat, LSM, atau lembaga desa boleh mengawasi Pemerintah Desa dalam penggunaan dana desa yang diterimanya. Kontrol dan pengawasan itu, penting agar pembangunan yang menggunakan dana dari Pemerintah, tepat sasaran dan benar dalam pelaksanaannya.

“Kalau kontrol di era keterbukaan itu boleh-boleh saja, sepanjang tidak fitnah. Tidak memojokkan kepada pejabat di desa. Karena kita keterbukaan, kalau misalnya kontrol dari LSM dan Lembaga Desa dan lainnya, saya perbolehkan. Tapi harus dengan niat yang tulus dan baik,” demikian Bupati Haryanto saat di wawancara PAS Pati usai menyerahkan rekomendasi pencairan dana desa tahap II di ruang rapat Gedung Baru Setda Pati.
Bupati Haryanto berharap, pengawasan atau kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan dana desa, hendaknya  untuk perbaikan, bukan sebaliknya untuk menyerang dan memojokkan pejabat desa. Apalagi cara-cara yang ditempuh, untuk merusak citra seseorang.
“Saya sering mendapat laporan, tapi setelah diklarifikasi saya menurunkan investigator Inspektorat, hasilnya tidak ada. Ada juga program yang belum selesai dilaporkan. Tahun anggaran berakhirnya pada Desember,  tapi sudah dilaporkan. Ini belum  dilaksanakan, ini tidak sesuai, memang belum sesuai, karena belum selesai. Baru 60%, sedang 40% baru akan berjalan pada bulan ini,” tuturnya.
Bantuan keuangan Pemerintah Pusat untuk pembangunan  desa-desa di Kabupaten Pati, tahun ini telah memasuki pencairan tahap kedua. Dan Pemerintah Kabupaten Pati telah rekomendasi pencairannya kepada 170 desa, setelah dokumen administrasi dan pertanggungjawabannya selesai diverifikasi.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla