Cetak
Dilihat: 73

101fm, Pati Margorejo - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati menargetkan mampu meraih predikat zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2021 ini. Hanya saja untuk meraih predikat itu, masih perlu meningkatkan sejumlah pelayanannya.

Setelah menyandang sebagai kantor dengan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kini Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Non TPI Pati menargetkan naik kelas berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Menurut Plt Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah Lucky Agung Binarto, Kanim Kelas I Non TPI Pati perlu meningkatkan beberapa pelayanannya kepada masyarakat. “Kalau melihat kantornya memang sudah bagus tapi untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) ini harus perlu ditingkatkan terutama layanan-layanan yang memang memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ungkapnya, saat melihat gedung pelayanan permohonan administrasi keimigrasian di Kanim Pati, Senin kemarin (22/2/2021).

Lucky juga berharap Kanim Pati segera mewujudkan layanan pengambilan paspor dengan tetap berkendara (drive thru). Selain menambah pelayanan lain yang terkait dengan keterbukaan infromasi publik, serta respon dari masyarakat. “Respon masyarakat ini bisa melalui nomor hotline atau dengan website (laman situs) atau langsung ke kontak-kontak yang bisa dihubungi masyarakat untuk kepastian informasi. Seperti layar sentuh layanan bisa ditempatkan di sini,” terangnya.

Menurut Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, salah satu pengungkit yang menentukan predikat WBBM adalah kualitas pelayanan publik. “Untuk itu kami dari Ombudsman RI dan Kemenkum HAM Jawa Tengah selalu menekankan pentingnya kepatuhan masa waktu pelayanan. Karena inilah yang akan mengubah perilaku untuk memberikan pelayanan terbaik,” tuturnya.

Siti Farida menegaskan, dalam pelayanan publik ini, bukan hanya berlaku tanggung jawab tapi juga tanggung gugat. Ini artinya, ketika menyelenggarakan pelayanan, institusi bersangkutan juga harus harus siap mempertangunggugatkan penerima layanan dalam bentuk keluhan-keluhan atau laporan. “Yang selama ini sudah kami lakukan adalah dengan membuka ruang masyarakat dalam melakukan pengawasan laporan kami kadang datangi pos-pos yang dikatikan dengan penerimaan laporan secara dadakan (on the spot),” jelasnya.

Selama ini, kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida, ada beberapa satker Kemenkum HAM yang membuka layanan bersama Ombudsman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seperti di Lapas Perempuan Kedungpane Semarang, dan Lapas Surakarta.(pas-gus)

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s