Cetak
Dilihat: 841

Margorejo  –  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati hingga saat ini masih merekap temuan tim sidak hari pertama masuk kerja pascalebaran.  Dan bagi PNS yang kedapatan bolos pada hari pertama masuk kerja pascalebaran, BKPP sudah menyiapkan sanksi sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Pati akan memberikan sanksi kepada pegawainya yang bolos pada hari pertama masuk  pascalebaran. Sanksi tersebut bisa berupa teguran, hingga pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Diwawancara usai mengikuti sidang paripurna DPRD, Selasa siang (4/7), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati, Jumani mengatakan,  sanksi bagi PNS yang bolos pascalibur lebaran tersebut mengacu Perbup No.5/2017 tentang pembinaan disiplin yang diubah kemarin Perbup No.19/2017.
“Itu ada kaitannya disana. Itu ada sidak pascalebaran itu kalau tim kita menemukan ada pegawai yang tidak masuk tanpa keterangan itu diberikan sanksi pemotongan 25% TPP. Juga ada surat teguran. Untuk surat teguran itu, tentu sebelumnya ada rekam jejak dari PNS bersangkutan. Sehingga bila pada tahun depan masih melakukan hal serupa, tentu sanksinya ditingkatkan lagi,” katanya.
Menyinggung soal halal bi halal, kata Jumani, hal tersebut wajar. Dan hampir di semua instansi melakukan hal serupa. Hanya saja, di instansi-instansi pelayanan publik, harus tetap menempatkan petugasnya, agar pelayanan tetap berjalan seperti biasanya.
“Hanya saja, halal bi halal di instansi pelayanan satu pintu itu kurang pas. Apalagi yang sifatnya pelayanan masyarakat atau layanan PNS sendiri, kalau ada yang butuh dan mendesak kan harus melayani. Intinya, halal bi halal boleh dilaksanakan, tapi tugas pokok dan fungsinya serta tugas pelayanan utamanya tetap harus jalan,” terangnya.
Kepala BKPP Pati, Jumani berharap, semua PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati mentaati larangan bolos pascalebaran, sebagai bentu tanggungjawabnya sebagai aparatur negara.(•)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s