Belasan Ribu KPM BPNT, PKH, dan KKS di Pati Delapan Bulan Belum Bisa Cairkan Bantuan

101pafmpati, Pati Kota - Belasan ribu keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pemerintah di Kabupaten Pati, selama delapan bulan belum bisa mencairkan haknya. Mereka terdiri dari KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Hingga saat ini, 15.260an KPM BPNT, 702 KPM PKH serta 90an KPM KKS di Kabupatem Pati yang belum bisa melakukan transkasi pencairan bantuan yang mestinya mereka terima. Hal ini menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pati untuk meminta penjelasan dari Kantor Cabang BRI Pati selaku bank yang ditunjuk pemerintah untuk pencairan bantuan-bantuan tersebut.

Sebelum memimpin rakor terkait hal tersebut, di gedung dewan, Selasa (14/9/2021), Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badruddin mengaku prihatin karena keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan tersebut keluarga miskin yang terdampak covid. Apalag sejak Januari lalu hingga sekarang belum bisa merasakan bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI kepadanya. “Adanya temuan itu, dan setelah bertemu dengan Bupati, kami berinisiatif memamggil pihak BRI, untuk menyelesaikan bagaimana jalan keluarnya. Meski prosentasenya menurut mereka kecil tapi bagi kita hal itu besar. Karena nilainya mencapai Rp10 milyar lebih,” kata.
KPM tidak bisa bertransaksi mencairkan bantuan yang mestinya mereka terima dengan berbagai hal, seperti belum adanya saldo di rekening yang bersangkutan, error dan faktor lain. Ali Badruddin menilai, hal itu terjadi kemungkinan ada kesimpangan antara data Dinsos P3A dan KB dan BRI untuk segera diselesaikan. "Karena yang menerima adalah masyarakat tidak mampu. Jadi kami meminta kepada Dinsos P3AKB Kabupaten Pati untuk melakukan tracing atau data ulang dari BRI juga saya minta bagaimana solusinya agar ini terealisasi. Akan dilakukan rapat koordinasi ulang lagi," tandasnya.
Pada rapat koordinasi yang berlangsung di ruang kerja Komisi D DPRD Kabupaten Pati, baik Dinsos P3A dan KB dan Kanca BRI Pati sepakat menyelesaikan permasalahan ini, dalam sepekan mendatang.
Data-data KPM di Pati yang gagal transaksi pencairan bantuan baik BPNT, PKH maupun KKS itu, setelah dewan menerima informasi dari Bupati Pati Haryanto yang diteruskan ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kementrian Sosial (Kemensos).(Agus Pambudi)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla