Soal UMK, K-Sarbumusi: Pemerintah Harusnya Pertimbangkan Komponen KHL

101pasfmpati, Pati Kota - Pemerintah segera menetapkan upah minimal provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2021, dan upah minimal kabupaten (UMK) hingga 30 November 2021. Hanya saja disayangkan penetapan kenaikan upah yang sebesar 1,09% tersebut, masih jauh dari tingkat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam penetapan UMP dan UMK yang mengacu pada komponen tunggal di PP Nomor 36 tahun 2021. Yakni pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota setempat. Terkait dengan akan ditetapkannya ketentuan upah minimum pekerja/buruh itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) Kabupaten Pati memberikan respon.
Menurut Ketua DPC K-Sarbumusi Pati Husaini, dalam pengupahan ini pemerintah seharusnya perlu mengacu kembali pada kebijakan sebelumnya (PP 78 tahun 2015, pasal 43 poin 1). Acuan UPM dan UMK menggunakan komponen kebutuhan hidup layak (KHL), dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. “Karena pendekatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, akan menghilangan urusan KHL. Sementara kalau yang digunakan satu saja pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi saja berpeluang bekerja mendapatkan upah tapi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau Pati dari sisi UM-nya sudah lumayan Rp1,953 juta. Tapi bagi Sarbumusi bagai mana pemerintah itu memantau benar-benar apakah UMK ini sudah dijalankan apa tidak, realiaasainya,” katanya.
Ketika ada aturan regulasinya, tapi tidak dilakukan sepenuhnya, kata Husaini akan merugikan pekerja. Memang diakui, banyak pekerja yang sifatnya umum itu tidak begitu paham regulasi pengupahan. Sehingga pekerja di sektor mana pun harus mau belajar aturan yang berlaku. “Karena kadang-kadang pekerja itu berpikirnya bisa kerja saja terima kasih. Tapi seharusnya tidak begitu, karena pemerintah ada aturan dan sebagainya. Mereka harus paham karena itu hak mereka, alangkah baiknya pekerja-pekerja itu bergabung di serikat buruh supaya dia memiliki nilai tawar dengan perusahaan,” ternangnya.
Penetapan UMP/UMK masih perlu perbaikan dari sisi kebutuhan hidup, meski masih di masa pandemi covid-19. Pemerintah harus memberikan toleransi antara situasi kondisi sekarang, kebutuhan masyarakat, kebutuhan buruhan dan kesulitan perusahaan. Kenaikan 1,09% pada UMP/UMK dari tahun sebelumnya, kata Ketua DPC K-Sarbumusi Husaini, tidak berpengaruh signifikan. Karena bila diuangkan kenaikan itu kurang dari Rp50ribu.(Agus Pambudi)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla