Nilai Merugikan, Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan Tolak PNBP

101pasfmpati, Pati Kota : Ribuan nelayan Pati di Juwana menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Sabtu (14/5/2022). Mereka menolak rencana penerapan Peraturan Pemerintah 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) yang berlaku pada awal 2023, yang memberatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap.
Pengenaan pungutan tarif pasca produksi kapal penangkap ikan di atas 60 GT,  dalam regulasi tersebut, sebesar 10% kali nilai poruksi ikan yang didaratkan.

Koordinator aksi Hadi Sutrisno mengatakan, penerapan sistem tarif pasca produksi yang memungut 10% dari nilai jual ikan, memberatkan nelayan. Karena biaya operasi melaut yang semakin tinggi, terutama untuk harga BBM jenis solar. “Nanti kita sistem bagi hasil, kasihan nelayan. Tidak mendapatkan hasil yang layak dan wajar dari sekian lama melaut. Terkait dengan BBM yang tinggi, sekitar 60% dari biaya produksi,” kata Koordinator Aksi.
Hadi Sutrisno berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) lebih meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan kebijakan-kebijakan yang memberikan rasa nyaman, aman serta berpihak pelaku usaha perikanan Indonesia. Nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap juga meminta agar pemerintah menambah Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Yang semula 1 WPPNRI menjadi 2 WPPNRI, sehingga nelayan bisa beraktifitas sepanjang tahun.
Ketua DPRD Pati Ali Badruddin didampingi para pimpinan dewan, serta Kepala Dislautkan Pati Edy Martanto dihadapan para pengunjuk rasa menyatakan dukungannya atas apa yang diperjuangkan para nelayan dan pelaku usaha perikanan tangkap. “Sesuai yang disampaikan tadi, PP Nomor 85 tahun 2021 memberatkan bagi nelayan. Apalagi, operasi wilayah tangkapan para nelayan yang dipersempit juga untuk ditambah. Kami dari DPRD akan selalu mendukung apa yang menjadi upaya-upaya teman-teman nelayan ,” katanya.
Setelah mendapat dukungan dari unsur pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pati, dengan pembubuhan tanda tangan di surat pernyataan, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan kawalan aparat keamanan Polres Pati.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla