BPD se-Kabupaten Pati Tuntut Kesejahteraan dan Penguatan Kelembagaan

101pasfmpati, Pati Kota : Ratusan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Pati berunjuk rasa di depan Kantor Bupati dan di depan gedung Sekretariat DPRD Pati, Kamis (16/6/2022).
Anggota BPD yang datang dari 401 desa yang tergabung dalam Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI) itu, dalam aksinya menuntut kebijakan perbaikan kesejahteraan.

Ketua ABPDesi Sugiharto mengatakan, pada aksi itu intinya BPD menuntut kesejahteraan, karena selama ini anggota badan permusyawaratan hanya menerima Rp1,75juta/tahun. Di sisi lain, ABPEDSI juga menuntut penguatan kelembagaan. “Karena saat ini di sisi kelembagaan BPD itu ada pelemahan-pelemahan, sehingga kita tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai regulasi yang ada,” terangnya.
Sugiharto menjelaskan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPD sudah jelas. sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, kemudian Perda Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 sebagai bagian pelaksana pemerintahan desa, tapi dalam kenyataannya, banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terakomodir. “BPD ini merupakan kelembagaan yang penting di suatu desa, termasuk dalam pembuatan dan pengesahan peraturan desa. Tapi pada kenyataannya banyak desa bahkan ada oknum-oknum di pemerintahan yang menyebut tanpa BPD tidak apa-apa,” katanya.
Usai berorasi dan menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemkab Pati, anggota BPD se Kabupaten Pati itu mendatangi Sekretariat DPRD Kabupaten Pati, tempat para wakil rakyat mendiskusikan dan merembug terkait banyak kepentingan masyarakat. Kepada para wakil rakyat (anggota DPRD) Kabupaten Pati mereka juga menyuarakan aspirasi serupa.(pas-gus)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla