Papan Monografi Informasi Transparasi Pengelolaan Dana Desa

Pati, Kota – Sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa selalu menginformasikan kepada masyarakat melalui papan monografi. Ini sebagai, sarana untuk meminimalkan kecurangan atau penyelewengan pengelolaan dana desa.
Pengelolaan dana desa pada prinsipnya dapat diaudit oleh siapa saja. Mulai dari masyarakat, LSM, media, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, BPK bahkan KPK. Dengan demikian, tidak mungkin Kepala Desa menyimpang dari rel atau koridor aturan yang ada. Apalagi dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan dana desa, telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis Informatika Teknologi (IT).

Usai mengikuti sosialisasi  pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dengan Kemendes PDT dan Satgas Dana Desa di Jakarta, beberapa hari lalu,  Ketua Pasopati, Totok Hadi Prasetyo mengatakan, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sudah mengantipasi penyimpangan pengelolaan, yang sudah disosialisasikan saat pengajuan dan pencairan dana desa.
“Sehingga, kami tahu juklak dan juknis pelaksanaan dana desa sebelumnya. Semisal tidak boleh untuk membuat balai desa, atau joglo. Sehingga setiap tahun ada regulasi atau undang-undang atau aturan dari Dispermades yang mengatur dana desa, yang intinya agar dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari kegiatan atau undang-undang yang mengaturnya,” terangnya.
Untuk tranparasi penggunaan dana desa, kata Totok Hadi Prasetyo, sudah jelas dalam regulasinya. Karena setiap pelaksanaan penggunaan dana desa pasti dicantumkan di papan monografis. Sehingga tidak mungkin  Pemdes melakukan pelanggaran atau menyelewengkan sedikitpun.  
“Itu tidak mungkin, karena mohon maaf, kami sudah dari hati nurani sudah berjanji kami memimpin desa, demi kemajuan desa, demi masyarakat desa,” katanya.
Untuk memudahkan akses informasi online, kata Ketua Pasopati Totok Hadi Prasetyo,  pihaknya telah berkoordinasi dengan Dispermades, dan Diskominfo pembuatan website desa. Dimana saat ini, sebagai percontohan telah diterapkan di 21 desa yang tersebar di 21 kecamatan, pada 2014 lalu.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla