Cetak
Dilihat: 1028

Pati – Belasan masyarakat peduli hutan yang bergabung di Serikat Tani Daerah Hutan (SETANDAN) beraudendi dengan Perum Perhutani KPH Pati. Audensi Kamis pagi (6/7) itu, menyoal pengelolaan hutan yang belakangan sering terjadi kerusakan lahan dan penebangan liar. Kedatangan masyarakat petani di kawasan hutan yang menamakan diri Serikat Tani Daerah Hutan (SETANDAN) ke Perum Perhutani KPH Pati  pagi itu, untuk mendorong upaya penghijauan dan kelestarian hutan, yang belakangan mulai terjadi kerusakan.

Koordinator SETANDAN, Parjan warga Desa Keben Kecamatan Tambakromo  berharap, kedatangannya ke Perum Perhutani untuk menyampaikan keinginannya agar pemerintah bertindak tegas terhadap oknum-oknum, yang telah dengan sengaja merusak dan memanfaatkan hutan untuk kepentingan pribadi. Sehingga hutan dapat kembali hijau.
“Tujuan saya fokus jangan sampai hutan itu gundul. Kita sebagai penggarap tapi rata-rata mematikan hutan. Saya meminta kepada Administratur Perum Perhutani harus ada tindakan tegas kepada yang mematikan atau yang mengambil kayu. Itu tidak bisa saya sebutkan karena itu bukan kewenangan saya, tapi kewajiban Perhutani,” terangnya.
Parjan menjelaskan, pelaku perusakan hutan tersebut bisa dilacak. Hanya saja enggak untuk menyebutkan identitas sebenarnya. Tapi setidaknya informasi yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti, agar kerusakan hutan tidak semakin parah lagi.
Usai menerima audensi dengan SETANDAN, Administratur Perum Perhutani KPH Pati, Achmad Taufik menegaskan, ada enam butir kesepakatan yang disetujui dan disepakati untuk diimplementasi. Yang pada intinya, kesepakatan itu bermanfaat dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar hutan, dan kelestarian sumber daya hutan.
“Yang pertama akses kepada masyarakat kita buka selebar-lebarnya, termasuk pola tanam yang dulunya konvensional, yang sekarang kita mengadopsi masyarakat bisa menanam bersama-sama kita juga bisa beraktifitas untuk tanaman agronya. Kemudian yang kedua keamanan sumber daya hutan itu menjadi tanggungjawab bersama, termasuk didalamnya TNI/Polri,” kata Achmad Taufik.
Masyarakat petani yang tergabung pada Serikat Tani Daerah Hutan (SETANDAN), akhirnya meninggalkan lembaga yang mengurusi pengelolaan hutan tersebut, setelah enam kesepakatan mereka tanda tangani bersama Administratur Perum Perhutani KPH Pati, Achmad Taufik.(•)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s