Cetak
Dilihat: 920

Pati  –  Puluhan PNS dilingkungan Setda Pati sudah pasti terkena potongan Tunjungan Penghasilan Pegawai (TPP). Pasalnya, mereka ketahuan keluar kantor tanpa izin pascalebaran. Ada 30 PNS yang dipastikan terkena sanksi pemotongan TPP. Ini setelah Tim Pembinaan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati mendapati mereka tidak ada ditempat tugas pada hari pertama masuk kerja pascalibur lebaran.

Melalui Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Abdul Kharis, Kepala BKPP Jumani mengatakan,  dengan 10 tim yang menyebar ke 77 Organisasi Perangkat Daerah (OPD),  menemukan 30 dari 12ribu PNS di Pati yang keluar kantor tanpa izin.
“Pas kami sidak tidak ada di kantor dengan berbagai alasan seperti sedang mengantar anak sekolah dan lainnya tanpa menyertakan surat izin tertulis resmi. Sebaiknya mereka izin tertulis terlebih dahulu meskipun mereka adalah kepala dinas,” tuturnya.
Sesuai Perbup Nomor 19 Tahun 2017 atas perubahan dari Perbup Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Disiplin PNS, kata Abdul Kharis,  TPP PNS yang keluar kantor tanpa keterangan terkena penalti pemotongan 25 persen pada bulan selanjutnya.  
“Pemotongan TPP itu sebagai efek jera supaya para PNS lebih disiplin dan memberikan pelayanan baik terhadap masyarakat. Meskipun keluar kantor tanpa izin tidak bisa dikategorikan bolos karena mereka kembali ke kantor. Berbeda lagi bagi PNS yang bolos tidak masuk kerja dan tanpa surat keterangan izin sanksinya lebih berat yakni dipotong TPPnya dan terjerat pelanggaran disiplin,” terangnya.
Kabid Pembinaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pati, Abdul Kharis  menambahkan,  pada saat sidak ke OPD-OPD, tim  juga mendapati  49 PNS izin keluar kantor dengan surat tertulis, 12 PNS sakit, dinas luar 66 PNS, tugas belajar enam PNS, dan cuti melahirkan tiga PNS.(•)

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s