39 Juta Lebih Penduduk Jawa Tengah Dan DIY Peserta BPJS Kesehatan

Pati, Kota – Hingga jelang akhir 2017, kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta tersebut berkembang. Realisasi capaian kepesertaannya sudah 71%.
Capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Jawa Tengah terealisasi 69% dari total penduduk 35,646 juta jiwa. Dan 85% dari 3,606 juta jiwa penduduk DI Yogyakarta.

Asisten Deputi Umum dan Publik pada Kedeputian Wilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, Abdul Azis mengatakan, secara keseluruhan pencapaian kesehatan JKN-KIS terus meningkat. Dan diharapkan pada 2019, bisa mencapai 95 persen kepesertaan di seluruh Indonesia. Tapi, dalam pelayanan pembiayaan peserta JKS-KIS yang sakit, BPJS Kesehatan defisit hingga triliyunan rupiah.
“Mengatasi defisit yang semakin membengkak, kita BPJS Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, akan dicarikan solusinya. Pada Prinsipnya, Pemerintah akan membantu, enta bagaimana caranya, memang salah satunya akan diambilkan dari cukai. Cuma berapanya, saya belum tahu. Dan isu itu benar, Cuma proses dan tahapannya sudah sampai dimana kita belum tahu,” demikian Abdul Azis ungkapkan pada Media Gathering BPJS Kesehatan KedeputianWilayah Jawa Tengah & DI Yogyakarta, di Premier Best Western Hotel, Surakarta, 19 – 20 Desember 2017.
Abdul Azis mengakui, dengan total peserta JKN-KIS di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mencapai lebih dari 39,575 juta jiwa, memang belum seimbang dengan ketersediaan fasilitas kesehatan. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di Kedeputian Wilayah BPJS Kesehatan Jateng dan DI Yogyakarta, baru sekitar 3.199 unit. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut 337.
“Sedang ketersediaan tempat tidur mulai dari kelas III, II, I hingga VVIP, sejumlah 17.039 tempat tidur. Tentu ini tidak sebanding dengan jumlah peserta JKN-KIS. Tapi kedepannya BPJS Kesehatan akan mengajak masyarakat lebih pada preventif (pencegahan) penyakit. Karena selama ini, tindakan kita kuratif, sakit diobati,” tuturnya.
Seperti dilansir berbagai media, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Pemerintah akan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) atau cukai rokok, sekitar Rp 5 triliun untuk mengatasi defisit pendanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang berpotensi mencapai Rp 9 triliun pada tahun ini.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla