KPK dampingi DPRD Pati Dalam Pelaporan LHKPN

Pati, Kota – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendatangi DPRD Kabupaten Pati. Tapi jangan ditafsirkan yang negatif, karena kedatangan lembaga anti rasuah itu, untuk memberikan pendampingan anggota dewan dalam menyusun Laporan Harta Kekayanan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara online.
Hingga 2017 ini KPK telah mampu menargetkan 80 persen harta pejabat penyelengara negara secara keseluruhan. Pada Maret 2018 mendatang, seluruh pejabat negara, wajib menyampaikan LHKPN secara online. Dan sanksi administratif akan menghadang para pejabat negara yang tidak mematuhi kewajibannya dalam pelaporan LHKPN hingga Maret 2018 nanti.

Deputi pencegahan KPK Wuri Nurhayati menjelaskan, karena laporan harta kekayaan penyelengara negara sudah mengunakan sistem online, sehingga para pejabat dapat memantau sendiri proses pengajuan pelaporan. Hal ini berbeda sebelum diterbitkannya peraturan KPK Nomor 07 tahun 2016 tentang tata cara dan pelaporan LHKPN, sistemnya masuk manual mengunakan formulir.
"Dengan adanya peraturan tersebut setiap pejabat negara wajib melaporkan harta yang dimilikinya secara periodik atau pertahun secara online,"terangnya usai memberikan pengarahan pengisian LHKPN secara online di Gedung DPRD Pati,  Rabu (20/12).
Meski demikian tutur Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati, KPK tidak bisa memberikan sanksi apapun terkait pejabat negara yang tidak melaporkan hartanya. Karena sanksi melekat pada masing-masing instansi.
“Sanksi yang di terapkan hanya sebatas sanksi administratif. Belum ada sanksi lainnya yang membuat mereka displin dalam melaporkan harta kekayaannya,” terangnya.
Deputi Pencegahan KPK Wuri Nurhayati mengatakan, Pemberintah berencana akan membentuk unit pengelola LHKPN atau UPL yang bertugas mewakili KPK, dalam pendampingan, namun dilarang ikut mengisikan pelaporan LHKPN.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla