TKI Bermasalah Karena Berangkat Non Prosedural

Pati, Kota - Banyaknya TKI bermasalah di luar negeri, dikarenakan saat keberangkatannya, non prosedural. Mereka memilih jalan pintas dengan cara-cara illegal, namun ketika sampai di tempat kerjanya banyak menghadapi permasalahan, yang seharusnya didapatkan lebih dulu.
92% masalah TKI diluar negeri, karena berangkat dengan cara illegal, atau tidak sesuai proserdur. Seperti tidak dibayar, dianiaya, atau kabur dari rumah majikan. Sehingga kehadiran Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai perintah UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), menjadi solusi untuk mengantisipasi masalah TKI non prosedural.

Saat meninjau peresmian LTSA Pati, Rabu pagi (17/1), Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Hernomo menegaskan, selain mengoperasikan LTSAuntuk melindungi TKI, juga ada sanksi-sanksi berat di dalam Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), bagi pejabat, petugas, masyarakat, dan calo termasuk aparat desa yang sengaja memberangkatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan.
“Jadi, karena masalah kita hingga sekarang ini masalah TKI non prosedural, maka UU Pelindungan TKI sanksinya sangat berat kepada siapa saja. Termasuk aparat desa, apalagi calo. Kalau dia petugas atau dia pejabat sanksinya lebih berat, karena dia yang seharusnya melindungi, tapi justru melakukan pelanggaran. Oleh sebab itulah kita harapan, dengan tadi diresmikan LTSA ini bisa memberikan solusi atas masih tingginya TKI-TKI non prosedural,” katanya.
Kabupaten Pati, kata Hernomo, umumnya TKI yang bermasalah di luar negeri yang beraktifitas di sektor domestik atau rumah tangga, yang disebabkan kettidakcocokan dengan majikan. Akibat kurangnya pelatihan keterampilan, dan kecakapan dalam penguasaan bahasanya di tempat bekerja, sehingga terjadi konflik dengan majikan.
“Ini awal-awalnya lari dari rumah majikan,tetapi kalau dia prosedural kita lebih mudah menyelesaikannya, entah majikannya, PJTKI/PTKIS-nya. TKI tersebut kabur karena tidak cocok dengan majikan, justru ini lebih membahayakan lagi. Karena tidak ada yang melindungi. Bahkan perwakilan kita di luar negeri yang ada di sana juga tidak ada yang tahu dia ada dimana,” terangnya.
Permasalahan lain, yang sering dialami TKI bermasalah itu, kata Sekretaris Utama BNP2TKI Hernomo, gaji mereka yang tidak dibayarkan, telat atau dibayar tidak sesuai kontrak. Atas kejadian tersebut, BNP2TKI telah membekukan izin operasi 56 PJTKI.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla