Pati, Kota – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus tetap menjaga netralitasnya di seluruh tahapan dan jadual penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 ini. Sanksi atau hukuman berat bakal menghadang mereka yang tetap nekat terjun dan terlibat politik praktis dengan dukung mendukung pasangan calon.
Memasuki tahun politik, mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan netralitasnya, dalam menghadapi ajang politik.

Selasa kemarin (23/), Bupati Pati Haryanto kepada sejumlah jurnalis mengatakan, sesuai dengan surat edaran Mendagri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ASN dari pusat hingga ke daerah harus netral.
“Sesuai PP No. 53/ 2010 tentang disiplin PNS, dan aturan-aturan lain yang ada, sanksi jelas. Kalau larangan itu tidak ada sanksi itu diabaikan, tapi ini kan sanksinya tegas,” tutur Bupati Haryanto.
Menurut Bupati Haryanto, sanksi tegas bagi ASN atau PNS yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait disiplin PNS atau ASN yang terlibat politik praktis, bisa berupa penurunan pangkat, penundaan pangkat, dan penurunan jabatan, hingga sanksi pidana yang lain.
“Sehingga dalam hal ini saya mengumpulkan bersama Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kejari, Ketua PN Pati itu agar jangan sampai PNS atau ASN itu tersangkut dengan politik praktis,” kata Bupati Haryanto.
Bupati Pati Haryanto menegaskan, PNS memang memiliki hak politik, tapi untuk terlibat langsung dalam politik praktis ada regulasi yang melarangnya. Ini, dikarenakan akan mengganggu aktifitas kegiatannya sebagai pelayan masyarakat.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla