Perlu Bangun Pasar Induk Beras Di Sentra-Sentra Produksi

Pati, Sukolilo – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mendorong Pemerintah Pusat, untuk membangun Pasar-Pasar Induk Beras, di sentra-sentra produksi beras. Sehingga, harga beras tidak dikendalikan di satu tempat, dan mendorong supaya ada referensi baru soal harga beras di luar Pasar Induk Beras di Cipinang.
Selama ini, harga beras nasional mengacu pada harga beras di Pasar Induk Beras di Cipinang Jakarta. Sehingga, kekurangan pasokan beras ke pasar tersebut diasumsikan seluruh Indonesia kekurangan beras.

Saat mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman memanen raya padi di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo, Rabu pagi (7/2), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf mengatakan, masalah beras di Indonesia, salah satunya soal manajemen distribusi. Sehingga harus ada pengelolaan yang baik. Karena selama ini Indonesia hanya punya satu Pasar Induk Beras, di Cipinang, yang menjadi Barometer seluruh Indonesia.
“Makanya ke depan yang harus kita bangun adalah Pasar Induk Beras yang baru. Bukan di Cipinang, tapi di Sentra sentra produksi kita. Di Jawa Timur perlu, di Jawa Tengah perlu, di Sulawesi Selatan perlu, termasuk di Sumatera perlu. Supaya referensi kita terkait dengan pasokan beras dan perkembangan harga itu bisa bervariasi. Tidak hanya tergantung pada pasar induk beras Cipinang,” katanya.
Syarkawi Rauf mensinyalir, perkembangan harga beras secara nasional dikendalikan segelintir orang. Sehingga terjadi monopoli usaha, yang justru tidak fair. Oleh sebab itu pihaknya mendorong, supaya ada referensi baru harga beras di luar Pasar Induk Beras Cipinang.
“Kita belum melihat siapa orangnya. Tetapi kalau harga di petani sudah mulai turun tapi harga di end user turunnya tidak signifikan, nah ini kita akan melihat penyebabnya apa. Kita menyimpulkan ini ada permainan, tapi yang kita harapkan adalah, ini searah harga padi di petani turun, paling tidak dalam 2 minggu harga di end user juga turun,” jelasnya.
Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rouf menegaskan, pihaknya bersama Kementerian Pertanian, Mabes Polri dan Satgas Pangan mengawal agar produksi padi maupun beras yang ada di petani bisa masuk dalam jumlah dan harga yang stabil ke konsumen. Sehingga petani diuntungkan, karena harga pembelian tinggi, kemudian konsumen diuntungkan karena harga pembelian di hilir juga tinggi.(•)

0
0
0
s2sdefault
Joomla templates by a4joomla