Temu Kerja KKBPK Satukan Persepsi Peralihan Status Pegawai

Pati, Kota – Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah menggelar temu kerja penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) se eks Karesidenan Pati. Kegiatan untuk menyatukan persepsi para penyuluh KKBPK, seiring peralihan status mereka, dari ASN daerah menjadi ASN Pusat.
Meski terjadi peralihan status kepegawaian, para penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang tersebar di Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, diminta tetap menjaga kinerjanya. Meski, ada ASN BKKBN yang bergabung dengan dinas lain di tingkat Kabupaten/Kota.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino SH MSi mengatakan, penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota dengan OPD Pusat tersebut tergantung kebijakan Pemerintah Kabupaten/Pemkot masing-masing. “Hanya saja, kalau satu instansi itu mengurusi tiga dinas itu Kepala OPD yang berat. Apalagi di Pati itu, Dinas Sosial tersebut mengurusi bidang sosial, pemberdayaan perempuan, KB dan pengendalian kependudukan. Padahal menangani soal sosial saja cukup berat, belum lagi mengurusi KB, pengendalian penduduk dan sebagainya. Tapi ya itu lah di era reformasi ini semuanya tergantung Bupati/Walikota. Apaun yang terjadi, BKKBN Perwakilan yang ada di setiap provinsi akan memfasilitasi untuk kelancaran dan kebaikan program KB di daerah,” ujar Wagiman.
Wagino mengatakan, selama otonomi ini, banyak PLKB dan PKB yang dulunya PNS BKKBN banyak dialihfungsikan tugasnya. Baik menjadi Camat maupun Sekcam. Menyadari hal itu, pada tahun ini Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk operasional PPKBD dan sub PPKBD selama 12 bulan, melalui Bantuan Operasional KB (BOKB) non fisik. Ini untuk menggerakan para kader, kembali turun ke desa-desa binaanya. ”Nah tahun ini kita harapkan semua kader bisa bangkit kembali, dengan tersedianya anggaran bok KB non fisik. Ada di daerah, itu Bupatinya menganggarkan honor bagi kader Rp.100ribu, dan di Pati sendiri justru lebih tinggi Rp.150ribu, ini semestinya kader PPKBD gerakannya lebih kencang lagi,” katanya.
Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Wagino mengatakan, keberadaan 4500 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) belum ideal dapat menjangkau seluruh wilayah Jawa Tengah. Sementara disis lain, Pemerintah Pusat belum memberikan jawaban atas usulan penambahan 2500 PKB untuk Jawa Tengah, karena masih mengutamakan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.(•)

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla