Pemerintah Pusat Kucurkan BOKB Bagi PLKB

Pati, Kota – Pemerintah Pusat kini mulai menyadari sejak beberapa tahun ini, penjangkauan program Keluarga Berencana di daerah, menurun. Untuk kembali menggiatkan penjangkauan program yang pernah jaya di masa orde baru itu, dengan mengucurkan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), bagi para Penyuluh KB (PKB), maupun Petugas Lapangan KB (PLKB).
Pada era reformasi banyak Penyuluh dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), yang dialihfungsikan ke berbagai dinas, badan dan instansi lainnya di lingkungan Pemkab/Pemkot. Dampaknya, penjangkauan program KB menjadi kurang optimal. Namun diawal 2018, Pemerintah Pusat mengalihkan kembali status para PKB/PLKB dari status pegawai daerah menjadi pegawai pusat.

“Pemerintah Pusat menyadari karena dalam otonomi ini ternyata PKB kita banyak di alih fungsikan ada yang jadi Camat sekcam dan sebagainya melihat seperti itu Mulai tahun ini Pemerintah Pusat Mas sudah mengalokasikan anggaran untuk operasional BPK beli dan Sub ppkbd dengan harapan para kader ini bisa bergerak kembali seperti jaya-jaya nya program KB di era Orde Baru,” demikian Kepala BKKBN Prov Jateng Wagino SH MSi saat diwawancara usai membuka temu kerja KKBPK se eks Karesidenan Pati, di Hotel Safin, Kamis kemarin (15/3).
Kepala BKKBN Prov Jateng Wagino mengatakan, selama era reformasi ini, Kabupaten/Kota kurang memperhatikan kegiatan program KB. Sehingga para kader di daerah, malas bergerak sebagai motivator. Namun dengan adanya peralihan status kepegawaian PKB/PLKB serta kucuran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) non fisik, diharapkan semua kader bisa bangkit kembali. “Karena dari pusat sudah menyiapkan untuk biaya operasional PKB itu selama 12 bulan. Bahkan Kabupaten Pati sendiri menganggarkan honor Rp. 100ribu bagi kadernya, mudah-mudahan bergeraknya lebih kenceng,” harapnya.
Kepala BKKBN Prov Jateng Wagino SH MSi berharap, dengan adanya dana motivator dari Pemerintah Pusat tersebut, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang ada di Pati, yang harus membina 10 desa hingga 15 desa bisa lebih mengoptimalkan kinerja kadernya yang sudah diberikan honor oleh Pemerintah Daerah setempat.()

0
0
0
s2smodern
Joomla templates by a4joomla